Prinsip-Prinsip Epistimologi Murtadha Muthahari dan kontribusinya terhadap Ideologi

Manusia merupakan sebangsa binatang. Dia memiliki banyak persamaan dengan binatang lainnya. Pada saat yang sama manusia memiliki banyak ciri yang membedakan dirinya dengan binatang lainnya,[1] salah satu diantaranya yaitu berfikir. Manusia adalah makhluk berfikir dan merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding makhluk Tuhan lainnya, kapasitas berfikir yang dimilikinya menjadikan manusia menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk Tuhan yang lain.[2] Manusia mempunyai kemampuan berfikir, sehingga mampu membuat keputusan dangan dasar pikiran, akal dan nalar.[3] Binatang memiliki kemampuan mengenal (mengetahui), segala sesuatu yang ada di sekitarnya hanya melalui indra (alat untuk merasa, mencium bau, mendengar, melihat, meraba dan merasakan sesuatu secara naluriah).

Dari segi pengetahuan binatang tidak sanggup keluar dari kerangka lahiriahnya, kekhususannya, lingkungan hidupnya dan masa sekarang. Sedangkan manusia selain melihat, dia juga mampu menafsirkan melalui pemikiran sehingga terciptalah bangunan ilmu pengetahuan. Inilah kemudian yang menjadikan manusia ebih unggul daripada binatang. Karena itu, dikatakan al-insan hayawan natiq “manusia adalah binatang yang berfikir” atau dengan  istilah lain yang lebih populer dikenal Homo sapiens “makhluk yang berfikir. Berpikir itulah yang menjadi ciri khas manusia dan karena berfikirlah dia menjadi manusia.

Manusia adalah manusia, dikarenakan adanya berbagai potensi yang sangat luar biasa diberikan pada awal penciptaannya. Manusia pikiran dan rasio, berbagai potensi ilmiah, yang mana semua itu tidak terdapat pada binatang, tumbuhan, dan benda mati.[4] Karenah itulah manusia lebih terhormat daripada seekor binatang atau tumbuhan.

Manusia tidak seperti benda-benda. Ia berada di tengah dunia dengan cara yang khas, yaitu bahwa manusia sadar akan benda-benda yang ada di sekitarnya.[5] Kesadaran akan kehadiran benda-benda yang ada di sekitarnya ini melahirkan pemikiran sebagai dasar sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pikiran tertentu yang akhirnya sampai pada kesimpulan yang berupa pengetahuan.

Setiap manusia tentu mengetahui berbagai hal dalam kehidupan dan dalam dirinya terdapat berbagai pemikiran dan pengetahuan.[6] Pengetahuan yang merupakan produk kegiatan berpikir merupakan obor dan semen peradaban di mana manusia menemukan dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna.[7] Namun ada sederet persoalan yang senantiasa menghadang manusia sebagai makhluk berkesadaran dan berfikir, serta bagi yang mereka yang memiliki salah satu ciri utama sebagi manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rene Descartes (1596-1650) dalam bahasa Perancis berbunyi: Je pensee, donct je suis, atau lebih dikenal dengan bahasa latin: Cogito, ergo sum, yang berarti: aku berfikir, karena itu aku ada. Ketidakpuasan dan kebutuhan inilah yang terutama mendorong manusia dari zaman ke zaman untuk mencari penyebab asal dari segala sesuatu, untuk menelusuri dasar-dasar dari semua pengetahuan.[8]

Ketidakpuasan karena tidak memadainya suatu pengetahuan untuk menjawab suatu masalah, atau tidak tuntasnya penjelasan yang diberikan oleh suatu pengetahuan, atau sudah bosannya manusia dengan pengetahuan, penjelasan dan kemampuan yang mereka miliki, sudah menghantui manusia sejak dahulu kala. Sejak manusia pertama kali mulai berfikir (atau lebih tepat bernalar).[9]

Secara  historis, kegiatan olah pikir sudah dimulai sejak enam abad sebelum masehi. Kegiatan itu disebut falsafah atau filsafat. Sementara di dalam Islam, kegiatan seperti itu disebut dengan hikmah.[10] Falsafah berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang berarti “cinta akan pengetahuan”.[11] Sejak semula, filsafat ditandai dengan rencana umat manusia untuk menjawab persoalan seputar alam, manusia, dan Tuhan.[12] orang yang mula-mula sekali menggunakan akal secara serius adalah orang Yunani yang bernama Thales (+ 624 – 546 SM). Orang inilah yang digelari Bapak Filsafat. Gelar itu diberikan kepadanya karena ia mengajukan pertanyaan yang aneh, apakah sebenarnya bahan alam semesta ini? dia sendiri menjawab: air. Setelah itu silih bergantilah filosof sezamannya dan sesudahnya mengajukan jawabannya. Semakin lama persoalan yang dipikirkan semakin luas, dan semakin rumit pula pemecahannya.[13]

Puncak kebingungan terlihat pada tokoh sufisme, yaitu Protagoras (481-411 SM). Dia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Nah, inilah rumus utama relativisme.[14] Kebenaran telah direlatifkan. Yang benar ialah apa yang menurutku, menurutmu; kebenaran objektif tidak ada.[15] Di tengah anggapan bahwa semua kebenaran relatif, cara mengungkapkan yang memukau menjadi penting. Maksudnya, kebenaran tidak lagi tergantung pada isi (bukankah isinya sudah dianggap relatif); kebenaran tergantung pada bagaimana cara menyampaikannya; juga sebaliknya.

Tokoh kedua dari kaum sofis adalah Georgias (483-375 SM). Filsuf satu ini menyatakan tidak ada satupun yang benar. Dia mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang ada, jika ada maka ia tidak dapat diketahui, dan jika dapat diketahui sesuatu itu tidak dapat dikabarkan”.[16] Georgias menyatakan dengan tegas bahwa segala pemikiran atau pendirian adalah salah, salah satu kebalikan dari pemikiran Protagoras yang menyatakan segala pendirian atau pemikiran bisa jadi benar. Protagoras dianggap sebagai seorang skeptis, ia meragukan adanya kebenaran di dunia ini, sedang Georgias bisa disebut sebagai nihilis karena ia menyatakan lebih keras lagi, kebenaran itu memang sudah tidak ada lagi. Retorika (keterampilan mengelola kata) sekali lagi menjadi cara untuk meyakinkan orang.

Aliran sofisme ternyata mulai mengubah pandangan filosofis dari naturalis ke humanis sebagai makhluk yang berpengetahuan dan berkemauan. Tetapi sofisme terlalu mengemukakan pendirian yang sebyektif, relatif, skeptis dan nihilis. Sebab itu tak mungkin ia menjadi suatu sistem pengetahuan yang bulat dan kukuh. Pada umumnya dalam zaman sofisme ini perhatian orang kepada manusia satu persatu dan norma atau ukuran bagi baik-buruk diletakkan pada perseorangan. Tidak diakui norma yang umum bagi semua orang. Jika subjek merasa baik, itulah yang baik, sedangkan yang dianggapnya jelek, itulah yang jelek. Norma adalah subjektif. Pada masa ini mulai masa antropologis.

Di tengah kuatnya pengaruh kaum sofis, muncullah seorang filsuf lain yang mencoba memberikan alternatif baru, Sokrates namanya (470-399 SM). Dia setuju bahwa pada manusialah memiliki pengetahuan dan kemauan, “aku tak punya urusan dengan pemikiran-pemikiran tentang alam”, demikian ujarnya Socrates dalam Apology. Namun ia tidak setuju pada pendirian bahwa tidak ada kebenaran yang bisa ditemukan ajaran guru-guru sofis yang merelatifkan kebenaran, atau bahkan menihilkan kebenaran.[17] Tujuan Socrates ialah mengajar orang mencari kebenaran. Sikapnya itu adalah suatu reaksi terhadap ajaran sofisme yang merajalelah waktu itu.[18] Dengan filosofinya yang diamalkan dengan cara hidup dia mencoba memperbaiki masyarakat yang rusak. Orang diajak memperhitungkan tanggung jawab. Ia selalu berkata, yang ia ketahui cuma satu, yaitu bahwa ia tak tahu. Sebab itu dia bertanya. Tanya jawab adalah jalan baginya untuk memperoleh pengetahuan. Itulah permulaan dialektika.[19]

Usaha Socrates itu diteruskan oleh murid dan sahabat utamanya. Plato (427-347 SM) adalah pengikut Socrates yang taat di antara pengikutnya yang mempunyai pengaruh besar. Selain dikenal sebagai ahli fikir juga dikenal sebagai sastrawan yang terkenal.[20] Dalam berfilsafat, Plato meneruskan tradisi yang ditempuh oleh Socrates, yaitu dengan jalan dialog. Plato memilih dialog karena berkeyakinan bahwa filsafat pada intinya tidak lagi dari pada suatu dialog. Berfilsafat berarti mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran sebaiknya dilakukan bersama-sama dalam suatu dialog.[21]

Plato dikenal sebagai filosof dualisme, artinya dia mengakui adanya dua kenyataan yang terpisah dan berdiri sendiri, yaitu dunia ide dan dunia bayangan (indrawi). Dunia ide adalah dunia tetap dan abadi, di dalamnya tidak ada perubahan, sedangkan dunia bayangan adalah dunia yang berubah, yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada indra. Bertitik-tolak dari pandangan ini, Plato mengajarkan adanya dua bentuk pengenalan. Di satu pihak ada pengenalan idea-idea yang merupakan pengenalan yang sebenarnya. Pengenalan ini mempunyai sifat yang sama seperti objek yang menjadi arah pengenalan yang sifatnya teguh, jelas dan tidak berubah. Di pihak lain ada pengenalan tentang benda-benda jasmani pengenalan ini mempunyai sifat tidak tetap, selalu berubah.[22]

Pemikiran filsafat Yunani mencapai puncaknya pada murid Plato yang bernama Aristoteles (384-322 SM).[23] Aristoteles dilahirkan di Stagira pada tahun 384. Untuk menyelesaikan pendidikannya, dia pergi ke Athena dan tinggal selama 20 tahun, sebagai murid Plato.[24] Aristoteles mengawali metafisikanya dengan pertanyaan “Setiap manusia dari kodratnya ingin tahu”. Dia begitu yakin mengenai hal itu sehingga dorongan untuk tahu ini tidak hanya disadari tetapi benar diwujudkan di dalam karyanya sendiri.[25] Aristoteles yang pertama kali menyusun cara berpikir teratur dalam satu sistem. Oleh karena itu, tidak salah jika beliau digelari sebagai bapak logika.

Setelah masa Yunani, pemikiran manusia (filsafat) memasuki suatu periode yang panjang sekali, sekitar 1500 tahun. Periode ini yang sering disebut abad pertengahan.[26] Filsafat pertengahan ini bisa pula disebut dengan filsafat skolastik.[27] Sistem pemikiran filosof di masa ini adalah filsafat teologis/teosentris, yakni sistem pemikirannya didasarkan pada ajaran agama. Pada pertengahan ini muncullah dari agama Kristen dan Islam.[28] Filosof dari kalangan agama Kristen antara lain: Augustinus (354-430, An Selmus (1033-1109) Abaelardus (1079-1142). Adapun para filosof dari kalangan Islam yang telah berjasa menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam antara lain: Yusuf Ya’qub bin Ishaq al-Kindi (801-873), Abu Nashr al-Farabi (870-950), Ibnu Sina (980-1037), dan Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali (1058-1111).[29]

Selama periode abad pertengahan, pemikiran pengetahuan filsafat di barat dipengaruhi oleh agama Kristen, boleh dikatakan tidak banyak menghasilkan penemuan, pemikiran seperti direm. Yang mengeremnya adalah orang-orang Kristen, atas nama agama Kristen. Akal dikekang dan dikungkung secara keterlaluan oleh agama Kristen pada masa ini. Itulah sebabnya periode ini sering disebut juga periode skolastik, dan filsafatnya disebut skolastisisme.[30] Begitupun dalam pemikiran Islam ternyata juga sedikit mengalami kemandekan, akibat kritik-kritik Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali argumen-argumen yang dilontarkan oleh para filosof tidaklah kuat, dan menurut keyakinannya (Al-Ghazali), ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada akhirnya ia mengambil sikap menentang filsafat.[31]

Sejak zaman filsafat Yunani sampai berakhirnya, akal mendominasi. Setiap orang bebas berpikir guna memperoleh pengetahuan. Namun setelah 1500 tahun sesudahnya, yaitu abad pertengahan Kristen, akal harus tunduk pada keyakinan Kristen, maka konsekuensinya kebebasan berpikir dibatasi dan pemikiran di bawah kendali agama. Oleh sebab itulah, sejak Rene Descartes, tokoh pertama filsafat modern berusaha mengembalikan peranan akal dalam mendomiasi filsafat.

Descartes dengan cogito ergo sum-nya berusaha melepaskan filsafat dari dominasi agama Kristen. Dia ingin akal mendominasi filsafat.[32] Akal diberi kepercayaan yang lebih besar, karena adanya suatu keyakinan bahwa akal pasti dapat menerangkan segala macam persoalan yang diperlukan juga pemecahannya. Maka pada era inilah dapat dikatakan, merupakan awal mula filsafat modern, dan merupakan cikal bakal munculnya berbagai aliran seperti, rasionalisme, empirisme, kritisisme dan lain-lain.

Dalam peta sejarah pemikiran Islam, filsafat bercorak Islam sistematis tertulis sejak Alkindi yang dijuluki sebagai filsuf Arab yang pertama, salah satu perannya yang paling signifikan dalam mengembangkan corak filsafat Islam adalah menjembatani pemikir Islam dengan filsafat Yunani Kuno.[33] Memasuki masa setelahnya, filsafat Islam semakin menemukan bentuknya yang khas dalam filsafat al-Farabi. Jika al-Kindi dipandang sebagai seorang failasuf muslim pertama dalam arti kata yang sebenarnya, al-Farabi disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar piramida falsafah dalam Islam yang sejak itu dibangun dengan tekun. Maka setelah Aristoteles sang “Guru Pertama” (al-muallim al-awwal), Al-Farabi dalam dunia intelektual Islam dinilai sebagai “Guru Kedua” (al-muallim al-tsani).[34] lalu akhirnya muncullah Ibnu Sina sebagai pewaris tulen tradisi filsafat Islam rintisan al-Kindi dan peletakan fondasi al-Farabi. Pada masa ibnu Sina falsafat mencapai puncaknya yang tertinggi, dan karena prestasiya itu Ibnu Sina memperoleh gelar kehormatan sebagai “Al-Syaikh Al-Ra’is” (Kiyai Utama).[35] Satu generasi setelah Ibnu Sina, tampil al-Ghazali, seorang pemikir dengan dahsyat dan tandas mengeritik filsafat, khususnya Neoplatonisme.[36]

Di dunia Barat abad pertengahan Al-Ghazali dikenal dengan nama Abu Hamet Algazel. Di dunia Islam dia diberi gelar Hujjatul Islam. Al-Ghazali merupakan filosof besar terakhir di dunia bagian timur.[37] Dalam falsafah al-Ghazali dikenal banyak mengeritik pendapat para filosof-filosof lainnya. Kritikan pedas tersebut dituangkan dalam bukunya yang terkenal Tahafut Al-Falasifat (The Incoherence of Philosoper; Kerancuan Pemikiran Para Filosof).[38] Sehubungan dengan sanggahan yang mematikan dari al-Ghazali terhadap para filosof muslim, akhirnya setelah beberapa generasi lahirlah Ibnu Rusyd sebagai seorang filosof muslim merasa wajib menjawab sanggahan tersebut, yang tidak pula kalah mautnya dari sanggahan al-Ghazali. Menurut Ibnu Rusyd bukan pemikiran para pemikir muslim yang rancu, melainkan pemikiran al-Ghazali sendiri.[39] Oleh karena itu, kalau Ibnu Rusyd di Eropa dikenal sebagai common tator dari Aristoteles, sedangkan di dunia Islam ia dikenal sebagai orang membela kaum filosof dari serangan Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah. Untuk itulah dia susun bukunya yang bernama Tahafut al-Tahafut.[40]

Filsafat Islam pada Ibnu Rusyd seakan-akan berhenti ini dapat dilihat banyak filosof setelah Ibnu Rusyd tidak mendapat perhatian yang memadai. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan meninggalnya Ibnu Rusyd, di dunia Islam timur baru saja berdiri sebuah mazhab baru filsafat Islam, yang disebut filsafat iluminasi (isyraqi) didirikan oleh Suhrawardi al-Maqtul (w.1191).[41] Terutama di dunia Syi’ah, filsafat Islam tidak pernah mati dan terus menghasilkan filosof-filosof besar pada setiap zamannya. Pada abad ketiga belas, misalnya seorang filosof Syi’ah telah mencoba menghidupkan kembali filsafat Ibnu Sina, yang bernama Al-Din al-Thusi (w.1274). pada abad berikutnya, muncullah seorang pengikut Suhrawardi, tetapi juga murid Thusi, yaitu Quthub al-Din Syirazi(w.1311). Dia telah menulis sebuah karya komentar Syarh Hikmah Al-Isyraq, di samping karyanya sendiri yang terkenal Durrat al-Tajj fi Ghurrat al-Dubbaj.[42] Di samping itu, masih banyak filosof-filosof minor antara Thusi dan Mir Damad, pendiri mazhab isfahan, dan sekaligus guru utama Mulla Shadra.

Tonggak baru filsafat Islam pasca Ibnu Rusyd berdiri segera setelah mazhab Isfahani, yaitu mazhab filsafat Hikmah al-Mualliyyah atau filsafat hikmah, yang didirikan oleh Shadr al-Din al-Syirazi, atau Mulla Sadra (w. 1941).[43] Jadilah Mullah Shadra bergabung tradisi paripatetik, irfan dan iluminasi, sekaligus teologi dan tradisi Islam.[44] Pemikiran filsafat Islam terus bergulir, dengan silih berganti filosof-filosof setelah era Mullah Shadra sehingga akhirnya sampai pada revolusi Iran, muncul salah seorang guru besar Ayatullah Khomaini sekaligus sebagai pemimpin revolusi. Dia merupakan guru filsafat yang handal bersama rekannya Allama Thabathabai.

Thabathabai dan Imam Khomaini telah mengantarkan filsafat dan irfan ke puncak kejayaan.[45] Berkat usaha keduanya dari sinilah akhirnya telah berhasil mencetak puluhan filsuf-filsuf muslim muda yang kelak mewarnai dinamika intelektual Islam, salah satu di antaranya yaitu Sayyid Murthadha Muthahhari.

Menyimak dari uraian di atas, dengan munculnya berbagai aliran mazhab pemikiran, mulai dari usaha manusia untuk menjawab persoalan alam, manusia dan Tuhan. dapat dianalisa bahwa yang menjadi inti permasalahan atau pokok persoalan munculnya berbagai aliran tersebut diakibatkan oleh metode pendekatan epistemologi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada filosof tentang alam, Thales menganggap  bahwa alam ini berasal dari air, lalu filosof selanjutnya Anaximandros (710-547 SM) menganggap bahwa bukanlah air, tapi Apeiron dan Anaximenes (588-528) beranggapan bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah udara sedangkan filosof lainya Heraklitos (535-75 SM) menganggap bahwa hakekat dari alam ini adalah api.

Perbedaan metode berbagai mazhab pemikiran ini mencapai puncak kebingungan ketika membahas tentang persoalan manusia pada masa sofisme. Salah satu tokohnya di antaranya yaitu Protagoras yang mengemukakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Manusia adalah ukuran kebenaran, sedangkan manusia sifatnya subjektif dan relatif. Jadi semua kebenaran relatif, maka dari sinilah awal munculnya relatifisme. Tokoh yang lain Georgeas lebih parah lagi karena dia, meniadakan kebenaran dengan mengatakna bahwa segala sesuatu itu ada pada dasanrya tidak ada, maka dari sinilah pula awal bakal munculnya nihilisme.

Menanggapi pokok persoalan di atas, maka muncullah seorang bijaksana Socrates mengemukakan bahwa ada kebenaran objektif yang dapat diperoleh melalui dialektika. Plato selaku pelanjut Socrates mengemukakan bahwa memang benar ada kebenaran objektif yaitu ada pada dunia idea. Selanjutnya Aristoteles teman dan murid Plato mengemukakan bahwa kebenaran objektif itu dapat ditemukan dengan melalui metode silogisme oleh karena itu dia menyusun aturan-aturan berfikir, akhirnya ia digelari Bapak Logika.

Pada masa abad pertengahan atau zaman skolastik metode epistemologis yang digunakan di barat, ternyata lebih menitikberatkan pada agama (ajaran gereja) akal tidak mempunyai peranan. Dalam dunia Islam juga demikian ketika masa al-Ghazali. Namun pada masa sebelumnya, al-Kindi berusaha memadukan agama dan filsafat. Sehingga dia membagi pengetahuan ke dalam dua jenis, pengetahuan Ilahi, yang berdasarkan pada keyakinan dan pengetahuan filsafat, dasarnya ialah pemikiran (ratio-reasion).[46]

Masa selanjutnya diteruskan oleh Al-Farabi yang lebih menitikberatkan pada logika. Bagi al-Farabi, logika ialah ilmu tentang peraturan (pedoman) yang dapat menegakkan pikiran dan menunjukkan kepada kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Filosof selanjutnya Ibnu Sina metode epistemologi yang digunakan adalah metode deduksi dan metode induksi. Di samping itu, ia juga mempergunakan metode meditasi, yakni metode yang menyelidiki keadaan yang di dalamnya diperoleh hakikat.[47] Maka akhirnya sampailah pada al-Ghazali. Dia ingin mencari kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang diyakininya betul-betul merupakan kebenaran.

Adapun metode epistemologis yang digunakan al-Ghazali pada mulanya, yaitu mulai pada awal yang ditangkap oleh pancaindera, tetapi baginya kemudian ternyata bahwa pancaindera juga berdusta. Karena itu tidak percaya lagi pada pancaindera. Dia kemudian meletakkan kepercayaannya pada akal. Tetapi akal juga ternyata tidak dapat dipercaya.[48] Dia kemudian mempelajari filsafat untuk menyelidiki apakah pendapat-pendapat yang dikemukakan filosof-filosof itulah yang merupakan kebenaran. Baginya ternyata argumen-argumen yang mereka kemukakan tidak kuat, dan menurut keyakinannya ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dia beralih kepada ilmu kalam, tapi dalam ilmu al-Kalam, sama halnya dengan falsafah mempunyai argumen yang tidak kuat. Akhirnya dalam tasawuflah dia memperoleh apa yang dicarinya.[49]

Filosof lainnya yang tak kalah pentingnya ialah Ibnu Rusyd, metode epistemologi yang digunakan yaitu lebih menitikberatkan pada falsafah, yang tak lain adalah berfikir. Berfikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta semua yang ada ini. Al-Qur’an, sebagaimana dapat dilihat dari ayat-ayat yang mengandung kata-kata …dan sebagainya, menyuruh supaya manusia berfikir tentang wujud dan alam sekitarnya untuk mengetahui Tuhan. dengan demikian Tuhan sebenarnya menyuruh manusia supaya berfalsafah. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa berfalsafah wajib atau sekurang-kurangnya sunat. Kalau pendapat akal bertentangan dengan wahyu, demikian pendapat Ibnu Rusyd, teks wahyu harus diberi interpretasi begitu rupa sehingga sesuai dengan pendapat akal.[50]

Filsafat pasca Ibnu Rusyd, berdiri falsafah Iluminasi (Isyraqi) yang menggunakan metode pencerahan atau pancaran langsung dari Tuhan, kemudian selanjutnya berdiri lagi mazhab filsafat Hikmah yang berusaha memadukan semua berbagai metode pemikiran tersebut.

Setelah melihat bahwa titik persoalan yang menjadi inti permasalahan terletak pada metode epistemologi yang mereka gunakan. Pemecahan yang keliru dan penyimpangan sebagaimana yang ditawarkan relatifisme dan nihilisme justru terbukti tidak memberikan kenyamanan psikologis dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, orang perlu mencari sebab utama terjadinya kerusakan individual dan sosial umat manusia dalam berbagai pandangan dan pemikiran yang melenceng. Tidak ada cara lain kecuali bertekad kuat untuk membangun landasan pengetahuan bagi kehidupan manusia, sekaligus mencegah pengaruh jahat pemikiran dan ajaran yang melenceng.

Kiranya upaya yang perlu dilakukan adalah, bagaimana agar dapat merenungkan dan merumuskan ulang epistemologi. Sebagai sebuah tawaran alternatif yang dapat memperbaiki dan melengkapi pengetahuan dalam memperoleh serta menyusun pengetahuan yang benar; dan menjadi ukuran keshahihan pengetahuan.

Menanggapi dari berbagai persoalan di atas penulis merasa tergugah untuk membahas “Prinsip-prinsip epistemologi menurut Murtadha Muthahhari” sebagai sebuah tawaran alternatif landasan bagi teori pengetahuan (epistemologi).

Pembahasan epistemologi yang menarik dalam pandangan Muthahhari adalah karena selain mengakui indra dan akal sebagai alat dan sumber epistemologi ia juga meyakini bahwa hati adalah bagian dari alat epistemologi, dan tak hanya itu, argumen-argumennya juga didasarkan kepada nash. Oleh karena itulah, selain dia terkenal sebagai seorang filosof juga dikenal sebagai seorang ulama yang pemikiran-pemikirannya masih tetap memiliki pengaruh yang besar dalam kancah pemikiran Islam.

Muthahhari dalam membahas setiap persoalan pertama kali secara rasional dan filosofis, lalu kemudian memverifikasinya dengan dasar-dasar keislaman: Al-Qur’an dan hadits, oleh sebab itulah Muthahhari di Iran, bersama Ayatullah Muhammad Taqi Ja’fari, dikenal sebagai bagian dari kelompok “Mazhab Kalami”.[51]

Adapun tujuan dan agenda Muthahhari lebih bersifat ideologis. Menurutnya, setiap ideologi pasti berlandaskan pada suatu bentuk pandangan alam (pandangan dunia) dan pandangan alam berlandaskan pada epistemologi.[52] Setiap doktrin atau filsafat hidup secara tak terelakkan berdasar atas semacam kepercayaan, suatu penilaian tentang hidup dan semacam penafsiran dan analisis tentang dunia. Pemikiran mengenai hidup dan dunia dipercayai merupakan dasar dari seluruh pemikiran aliran tersebut. Dasar ini disebut sebagai pandangan atau konsepsi dunia (world view atau world conception).

Semua agama, ajaran, aliran dan filsafat sosial bertumpu pada suatu bentuk pandangan dunia yang merupakan asas dari pola pemikiran.[53] Semua tujuan yang diajukan suatu mazhab pemikiran, cara-cara dan metode-metode yang dilahirkannya merupakan bagian dari pandangan dunia yang dianutnya. Pada gilirannya, Muthahhari berkeyakinan bahwa pandangan dunia suatu kelompok manusia ditentukan oleh filsafat yang dominan dalam kelompok itu. Dengan kata lain yang menentukan ideologi adalah pandangan dunia filosofis.

Bagi Muthahhari meski epistemologi telah dirintis pada abad-abad yang lalu termasuk juga dalam filsafat Islam, namun sebagian besar persoalan yang menyangkut masalah ini dipaparkan secara terpisah-pisah dalam berbagai pembahasan. Dahulu sedikit banyak orang telah memahami pentingnya epistemologi, tetapi pada zaman ini segala hal yang terkait dengan pandangan dunia berpangkal pada masalah ini (epistemologi).

Dalam konteks ini, Muthahhari menyadari benar peran epistemologi, sebagai akar dari setiap metodologi dalam menentukan ideologi. Sebab ideologi tidak akan pernah mantap selama pandangan dunia (world view atau world conception) tidak terarah dan pandangan dunia tidak akan pernah terarah apabila epistemologi tidak jelas. Maka atas dasar inilah, mutlak kiranya untuk merumuskan prinsip-prinsip epistemologi sebagaimana yang ditawarkan Muthahhari sebagai sebuah landasan pokok dalam setiap metodologi, sehingga mampu melahirkan konsep yang dapat menetralisir kekacauan pengetahuan umat manusia saat ini.

Geneologi Pemikirannya

Pertama kali Muthahhari belajar filsafat dan ilmu rasional di bawah bimbingan Mirza Mehdi ,Syahidi Razawi, setelah guru pembimbingnya itu wafat., Muthahhari meninggalkan hauzah masyahad dan berhijjrah ke Qum untuk memperdalam ilmu di hauzah kota suci itu. Di Qum inilah dia berkenalan dengan ulamah tahbathabai dan kemudian juga, ayatullah ruhullah komeini, kedua tokoh yang di kenal sebagai ahli filsafat dan irfan ( tasawuf ).

Perhatian besar dan hubungan dekat mencirikan hubungan Mutahhari dengan guru utamannya yaitu imam Khomeini di Qum. Ketika muthahhari tiba di Qum, sang imam adalah pengajar ( Mudarris ) muda yang menonjol karena kedalaman dan keluasan wawasan keislamannya dan kemampuan menyampaikan kepada orang lain. Sehingga Muthahhari sendiri bercerita betapa pelajaran-pelajaran irfan dari ayatullah Khomeini telah meninggalkan bekas yang amat kuat dalam hatinya. Pelajaran-pelajaran yang diberikan gurunya ini bahkan masih terngiang-ngiang ditelinganya hingga beberapa hari setelah ia mendengarkannya untuk pertama kalinya selain pada imam Khomeini, Muthahhari memperdalam filsafat dan irfan. Ia pun belajar filsafat dan irfan pada seorang guru besar di masanya. Yakni allamah thabatthaba’i. dia juga amat dalam dipengaruhi oleh pelajaran-pelajaran mengenai Nahj al- balaghah (kumpulan wacana, pidato, surah-surah, dan kata-kata bijak khalifah keempat dan imam pertama dalam mazhab syia’ah, Ali bin abi thalib.[54]

Untuk lebih mengenal latar belakang intelektual Muthahhari, maka terasa perlu mengenal sedikit lebih jauh sumber-sumber pengaruh atas tokoh tersebut. Ayatullah ruhullah khomein, yang di kenal sebagai seorang fagih dan pemimpin revolusi, sesungguhnya adalah seorang peminat irfan sejak masa mudanya. Meski sesungguhnya minat ayatullah Khomeini meluas sehingga khehikmah ( filsafat mistikal ) Mullah Shadra, dia sudah mulai dikenal sebagai ahli irfan bahkan sejak umurnya sebelum genap 30 tahun. Ketika memberi pelajaran irfan kepada Muthahhari itu, usianya belum lagi lebih dari 27 tahun. Diantara salah satu karya awalnya, yang di tulisnya ketika umur 26 tahun adalah komentar ( syarh ) atas doa al-sahar  dari imam Muhammad al-baqir. Tiga tahun kemudian ia menerbitkan mishbah al-hidayah, sebuah ulasan ringkas tapi mendalam tentang khakikat Nabi Saw dan para imam. Sebelum usianya mencapai 40 tahun, tepatnya 37 tahun, Khomeini muda ini menyelesaikan sebuah catatan-pinggir ( hamisy atau glossarium ) atas komentar Daud Qaysari atas fushush al- hikamnya Ibnu ‘arabi dan mishbah a-Uns-nya shadruddin al-Qunawi ( anak angkat dan murid Ibnu ‘Arabi ). Allamah thabathaba’i adalah juga guru Khomeini. Minatnya amat murid dengan muridnya itu-filsafat dan iran. Namun, meskipun banyak berbicara tentang irfan. Sejauh mendorong minat tokoh-tokoh seperti Husayn Nasr, Henry Corbin, dan Tostihiko Izutsu untuk rajin menyambangi pengajian-pengajiannya. Thabathaba’i dikenal dengan beberapa karya filosofinya penting,termasuk bidayah al-hikmah dan nihayah al-hikmah, serta Usus-e falsafeh wa rawisy-e Realism ( Dasar-dasar filsafat dan mazhab Realisme ) yang diberi catatan kaki amat ekstensif oleh Muthahhari. Belakangan dia amat dikenal dengan mognum-opusnya dibidang tafsir al – Qur’an dengan karya 20 jilidnya berjudul al-mizan fi tafsir al- Qur’an. Meski berlandaskan pada penafsiran al- Qur’an dengan al- Qur’an, karya ini takbisa sama sekali lepas dari kecendrungan filosofinya yang mengambil bentuk penjelasan filosofinya bagi setiap kelompok ayat yang diulasnya.[55] Akhirnya diantara guru yang berpengaruh pada Muthahhari di Qum adalah mufassir besar al- Qur’an dan filosof, ayatullah Sayyid Muhammad Husein thabathabai, muthahhari mengikuti kuliah-kuliah thabathaba’i mengenal Asy- Syifa’nya ibnu Sina dari tahun 1950-1953, maupun pertemuan-pertemuan kamis malam dibawah bimbingannya.[56]

Mengenai Nahj al-Balagha, selain di kenal merupakan suatu model ketinggian sastra arab, seperti antara lain diungkapkan oleh syaikh Muhammad ‘Abduh, kitab ini berisi banyak ungkapan-ungkapan teologis, filosofis, dan mistis yang amat Sophisticated. Dari kitap ini (disamping ucapan-ucapan para imam lain) kaum syi’ah menggali banyak dasar-dasar filsafat dan irfan. Inkorporasi Nahj al- Balaghah kedalam system filsafat islam yang berkembang di iran diketahui mencapai puncaknya pada aliran hikmah mullah shadra. Untuk sekedar mengetahui isinya, khususnya yang menarik minat muthahhari, berikut ini adalah topik-topik yang terutama dibahas kitap ini muthahhari dalam karyanya yang berjudul Sayr-e dar Nahul Balagha (pelancangan dalam Nahj al- Nalagha). Teologi dan metafisika, suluk (tashawuf ) dan ibadah, kuliah-kuliah mengenai akhlak, serta dunia dan keduniaan (dalam hubunganya dengan sikap seseorang arif dan sufi terhadapnya ).

Dari kesemuanya diatas itulah yang membentuk dasar karakter pola pikir  Muthahhari menjadi seorang pemikir syi’i yang dapat memadukan antara filsafat dan agama serta menanggapi setiap persoalan secara rasionalitas dan pendekata filosofis, sebagaimana di dalam syar dan Nahj al- Balagha, misalnya muthahhari membantah pernyataan sebagian pengamat yang menyatakan bahwa rasionalisme dan kecendrungan kepada filsafat lebih merupakan Ingredient ke – persi- an ketimbang ke-Islam-an. Dia menunjukkan bahwa semuanya itu berada dijantung ajaran islam, sebagai mana ditunjukkan oleh al – Qur’an, hadits Nabi dan ajaran para imam.


[1]Murtadha Muthahhari, Man and universe. Diterj, Ilyas Hasan,  Manusia dan Alam Semesta (Cet. III; Jakarta: Lentera, 2002), h. 1.

[2]Amroen Drajat, Suhrawardi (Kritik Filsafat Paripatetik) (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2005),   h. 1.

[3] Murtadha Muthahhari, Falsafah Pergerakan Islam (Cet; I Jakarta: Amanah Press, 1988) h. 96

[4]Idem ,  Asynaa’i Baa Qur’an. Ditrj, oleh Muhammad Jawad Bafagih, Pelajaran-Pelajaran Penting dari Al-Qur’an (cet; II Jakarta: Lentera, 2002) h.271

[5]Bambang Q-Anees, Radea Juli A. Hambali, Filsafat untuk Umum (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003),  h. 199.

[6]Muhammad Baqir Ash-Shadr, Fisalfatuna. Diterj oleh M. Nur Mufid bin Ali, Falsafatuna; Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998), h. 25.

[7]Jujun S. Suria Sumantri, Ilmu dalam Perspektif (Cet. XV; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 2.

[8]Conny Setiawan, Th..I Setiawan Yufiarti, Panorama Filsafat Ilmu (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2005), h. 114-115.

[9]Ibid.

[10]Amroen Drajat, Suhrawardi …, op.cit., h. 2.

[11]Muhammad Hatta, Alam Pikiran Yunani (Cet. III; Jakarta: Tinta Mas, 1986), h. 3.

[12]Majid Fakhry, Sejarah Filsafat Islam Sebuah Peta Kronologis (Cet. III; Bandung: Mizan, 2002), h. 1.

[13]Ahmad Tafsir, Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 1

[14]Relativisme adalah ajaran bahwa tidak ada hal-hal absolute, dalam penerapan epistemologinya, ajaran ini menyatakan bahwa semua kebenaran relative. Ajran ini dianut oleh Protagoras, Pyrrho, dan pengikut-pengikutnya. Lihat, Logens Bagus, Kamus Filsafat (Cet; III Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002) h. 949

[15]Bambang Q-Anees, Radea Juli A. Hambali, op.cit., h. 150-151.

[16]Ibid., h. 151-152.

[17]Ibid.

[18]Muhammad Hatta, op.cit., h. 75.

[19]Ibid.

[20]Asmoro Achmadi, Filsafat Umum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 50.

[21]Rizal Mustansyi dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 63.

[22]Ibid., h. 17.

[23]Ibid.

[24]Poedjawijatna, Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat (Cet. XII; Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 19.

[25]Hardono Hadi, Epistemologi Filsafat Pengetahuan (Cet. XI; Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 13.

[26]Ahmad Tafsir, op.cit., h. 3.

[27] Skolastik (dari istilah latin scholasticus, yang berarti murid) sejumlah aliran filsafat dan teologi di Eropa Barat antara abad ke-12 dan15. Pada umumnya berpangkal pada filsafat Aristoteles, mencari sintesis antara akal budi manusia dan wahyu ilahi, tetapi sekaligus membedakan antara ilmu dan iman kepercayaan. Lihat, Dick Hardoko, Kamus Populer Filsafat (cet; III Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 88

[28]Abd. Rahman Musa, dkk., Diktat Filsafat (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1991), h. 30.

[29]Ibid., h. 54.

[30]Ahmad Tafsir, op.cit., h. 3.

[31]Harun Nasution, Falsafah dan Mistisime dalam Islam (Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 37.

[32]Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu; Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 83.

[33] Muhsin Labib, Para Filosof; Sebelum dan Sesudah Mullah Shadra (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 35.

[34]Nurcholish Madjid, Khasanah Intelektual Islam (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 30.

[35]Ibid., h. 32-33

[36]Ibid.

[37]Harun Nasution¸ Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 51.

[38]Sirajuddin Zar, Filsafat Islam; Filosof dan Filsafatnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 159.

[39]Ibid., h. 227-228.

[40]Harun Nasution, Falsafah dan Mistisme…, op.cit., h. 43.

[41]Mulyadi Kartanegara, Gerbang Kearifan (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 179.

[42]Ibid., h. 179-180.

[43]Ibid., h. 186.

[44]Haidar Bagir, Buku Saku Filsafat Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 98.

[45]Muhsin Labib, Para Filosof, op.cit., h. 56.

[46]Miska Muhammad Amin, Epistemologi Islam (Jakarta: UI Press, 2006), h. 45.

[47]Ibid., h. 49.

[48]Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme …, h. 36.

[49]Ibid., h. 37.

[50]Harun Nasution, Islam Ditinjau .., h. 55.

[51]Haidar Baqir, Membincang Metodologi Ayatullah Muratadha Muthahhari (Makalah dalam Seminar Pascasarjana UGM, 2004).

[52]Murtadha Muthahhari,  Mas’ale-ye Syenokh .Diterj, oleh M.J. Bafqih,  Mengenal Epistemologi (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2001), h. 22.

[53]Idem, Syesy Maqoleh. Diterj, oleh M.J. Bafqih, Kumpulan Artikel Pilihan (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2003), h. 226.

[54] Haidar  Bagir, Membincang Metodologi…, h.2

[55] Ibid

[56] Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtadha Muthahhar. Pengantar untuk buku Murtadha Muthahhari Introduction to Irfan. Diterj, C. Ramli Bihar dengan judul Mengenal Irfan Meniti Makam-Makam Kearifan (cet. I; Jakarta: Iman dan Hikmah, 2002)

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Makalah Kuliah Pancasila

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan kurnia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Pembuatan makalah ini didasarkan sebagai tugas untuk mendaptkan nilai dari mata kuliah Pancasila

Dalam makalah ini, kami mengambil judul mengenai Pancasila sebagai Filsafat/Falsafat Bangsa Negara Indonesia yang berisikan pendapat-pendapat dari orang yang ahli dalam bidangnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing  yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas pancasila ini

Walau bagaimanapun juga makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu kami memohon kritik dan saran.

Wasalammualaikum Wr.Wb

……………., February 2011

Penulis

Ideologi Pancasila di tengah Perubahan Dunia

UNIA berkembang dan berubah dengan sangat cepat, dan perubahan yang terjadi itu ikut mewarnai kehidupan bangsa kita secara fundamental. Ada beberapa penulis buku yang melalui konsep-konsepnya telah berhasil memotret realitas zaman yang sedang kita jalani ini. Di antaranya adalah Rowan Gibson (1997) yang menyatakan bahwa The road stop here. Masa di depan kita nanti akan sangat lain dari masa lalu, dan karenanya diperlukan pemahaman yang tepat tentang masa depan itu.

New time call for new organizations, dengan tantangan yang berbeda diperlukan bentuk organisasi yang berbeda, dengan ciri efisiensi yang tinggi. Where do we go next; dengan berbagai perubahan yang terjadi, setiap organisasi-termasuk organisasi negara-perlu merumuskan dengan tepat arah yang ingin dituju. Peter Senge (1994) mengemukakan bahwa ke depan terjadi perubahan dari detail complexity menjadi dynamic complexity yang membuat interpolasi menjadi sulit. Perubahan-perubahan terjadi sangat mendadak dan tidak menentu. Rossabeth Moss Kanter (1994) juga menyatakan bahwa masa depan akan didominasi oleh nilai-nilai dan pemikiran cosmopolitan, dan karenanya setiap pelakunya, termasuk pelaku bisnis dan politik dituntut memiliki 4 C, yaitu concept, competence, connection, dan confidence.

Peran Ideologi

Sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai persaingan ideologi antara blok Barat yang memromosikan liberalisme-kapitalisme dan blok Timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, tata pergaulan dunia mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa kalangan mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya negara Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin-di akhir dekade 1980-an- dunia ini mengakhiri periode bipolar dan memasuki periode multipolar.

Periode multipolar yang dimulai awal 1990-an yang kita alami selama sekitar satu dekade, juga pada akhirnya disinyalir banyak pihak terutama para pengamat politik internasional, telah berakhir setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George Bush memromosikan doktrin unilateralisme dalam menangani masalah internasional sebagai wujud dari konsepsi dunia unipolar yang ada di bawah pengaruhnya.

Dapat disimpulkan bahwa era persaingan ideologis dalam dimensi global telah berakhir. Saat ini kita belum dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat akan muncul kembali persaingan ideologis yang keras yang meliputi seluruh wilayah dunia ini. Dunia sekarang ini cenderung masuk kembali ke arah persaingan antarbangsa dan negara, yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi karena setiap negara sedang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga bangsanya. Dalam era yang seperti ini, kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara yang bersangkutan dengan negara lainnya.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa.

Kesadaran Berbangsa

Sebenarnya, proses reformasi selama enam tahun belakangan ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun negara Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan revitalisasi ideologi kebangsaan kita dalam era reformasi ini masih kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam proses reformasi-selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama dalam bidang politik-juga muncul ekses berupa melemahnya kesadaran hidup berbangsa.

Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang memromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila.

Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa keragaman bangsa ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikembangkan karena bangsa ini perlu hidup dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya, belum semua warga bangsa kita menerima keragaman sebagai berkah. Oleh karenanya, kita semua harus menolak adanya konsepsi hegemoni mayoritas yang melindungi minoritas karena konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat final. Oleh karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain dan perubahan bentuk NKRI tidak akan difasilitasi oleh NKRI sendiri.

Cita-cita yang mendasari berdirinya NKRI yang dirumuskan founding fathers telah membekali kita dengan aspek-aspek normatif negara bangsa yang menganut nilai-nilai yang sangat maju dan modern. Oleh sebab itu, tugas kita semua sebagai warga bangsa untuk mengimplementasikannya secara konkret. NKRI yang mengakui, menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat kita pada pencapaian kemajuan peradabannya.

Perlu disadari oleh semua pihak bahwa proses demokratisasi yang sedang berlangsung ini memiliki koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan NKRI, yang menganut ideologi negara Pancasila yang membina keberagaman, dan memantapkan keseta-raan. Oleh karenanya, tidak semua hal dapat dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satu pun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, prestasi bangsa kita akan menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi dunia saat ini dan di masa mendatang.

Penyegaran Pemahaman terhadap Pancasila

Era reformasi menyadarkan bahwa di satu sisi Pancasila telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari tiga dasawarsa, namun sebaliknya sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi negara dalam format politik Orde Baru juga membuahkan kritik dan protes terhadap Pancasila.
Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tapi dalam konteks implementasinya. Tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga internasional. Banyak ideologi-ideologi mancanegara yang turut bertarung di Indonesia.
Kini gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan Pancasila dan bisa menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Dalam suasana demikian, bisa saja solidaritas global menggeser kesetiaan nasional. Internasionalisme menggeser nasionalisme.

Ijtihad Politik
Pada masa Bung Karno, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka.
Dalam mengimplentasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional.
Hasil dari ijtihad politik Bung Karno sudah kita ketahui bersama, yakni kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tapi posisi Indonesia tetap dihormati dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan.
Pada masa Orde Baru, Pak Harto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.
Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Bung Karno.
Dilihat dari konteks zaman, ijtihad politik Pak Harto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang.
Hasil dari ijtihad politik itu seperti kita rasakan bersama, yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat dan penghormatan terhadap Indonesia di dunia internasional. Tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan yang sentralistis dan otoritarian.
Sesungguhnya, jikalau Pak Harto konsekuen dengan ijtihad politiknya yang antara lain menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, mungkin tidak mengalami kekacauan pada 1998. Tapi sejarah mencatat Pak Harto memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal pada semua parpol dan ormas sejak tahun 1982.

Ibarat Kapal Tanpa Kemudi
Pada masa Orba, kecenderungan pemaksaan asas tunggal telah membekukan Pancasila. Pancasila seringkali digunakan sebagai legimitator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi.
Bila Pancasila tetap dipegang teguh sebagai ideologi bernegara, seharusnya jebakan-jebakan seperti itu tidak boleh terjadi, karena sesungguhnya Pancasila sangat terbuka terhadap interpretasi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya.
Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, meskipun secara formal Pancasila tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi kita rasakan hanya sebatas pada pernyataan politik.
Hal ini bisa dipahami karena arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian keras. Aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik merespons ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan.
Hasilnya bisa kita lihat, NKRI ibarat kapal tanpa kemudi, terombang-ambing ombak dan arus globalisasi dalam lautan berbagai ideologi asing. Tidak segan-segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar. Dalam bahasa intelijen kita mengalami apa yang dikenal dengan ”subversi asing”, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing.
Siapapun yang menjadi pemimpin pada saat ini pasti akan menghadapi atau menerima situasi yang sangat sulit dalam menata bangsa ini. Sudah menjadi kewajiban semua komponen bangsa ini untuk membantu para pemimpin bangsa ini dengan melakukan ijtihad politik tentang Pancasila.
Pembangunan politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan beragama harus didasarkan pada pemahaman terhadap Pancasila sesuai dengan situasi yang sedang berjalan. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak perlu dipersoalkan, sedangkan yang harus menjadi ijtihad politik hanya sebatas pada upaya mencari kesepakatan tentang paradigma yang akan digunakan untuk memahaminya. Bung Karno memahami Pancasila dengan USDEK dan Pak Harto dengan P4. Lalu, kita menggunakan paradigma apa?

Pemilihan Ideologi Pacasila

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.

Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga ke lima, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang secara terang terangan menentang pasal ke 4. Namun hal itu akan dibahas lain kali.

Sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” pada saat perumusan pernah diusulkan oleh PDU PPP dan FDU (kini PKS) ditambah dengan kata kata “… dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya“ sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun dua ormas Islam terbesar saat itu – hingga kini yaitu Nahdatul Ulama dan Muahmmadiyah menentang penerapan Piagam Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung namun pasti akan menjadikan indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut dapat memojokan umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu disintegrasi bangsa terutama bagi profinsi yang mayoritas beragama non Islam. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama adalah “ketuhanan yang maha esa” yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan Agama, tidak hanya Islam namun termasuk juga Kristen, Katholic, Budha dan Hindu sebagai agama resmi negara.

Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais, atau Islam Nasionalis.

Bedah Butir Pada Pancasila – Sila Pertama

  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  • Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
    menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  • Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing
  • · Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Pemahaman dan Pelanggaran terhadap Pancasila saat ini

  • · Artinya Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama.
  • · Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat.
  • · Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lainya dengan dalih moralitas.
  • · Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan.
  • · Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu.
  • · Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama entah agama mayoritas ataupun minoritas.

Merebut Ideologi Pancasila dari Monopoli Penguasa
JAKARTA-Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila harus terus dimaknai secara terbuka dan dinamis, berkembang sesuai dengan konteks kehidupan modern yang penuh dengan tantangan. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan konsep yang final dan mapan bagi bangsa kepulauan dengan masyarakat semajemuk Indonesia.
Namun, pemaknaan atas Pancasila tentu belum final. Pemaknaan Pancasila terus disesuaikan dengan konteks, berkembang seiring dengan gerak demokrasi yang ada di Indonesia. Setiap generasi dan kelompok masyarakat Indonesia dimungkinkan untuk memberikan makna yang berbeda dan mewujudkannya dalam keragaman yang akseleratif.
Seperti pencarian akan kebenaran yang tak pernah berhenti, Pancasila adalah gagasan ideal yang harus didekati secara terus-menerus. Ia harus terus diisi dengan memakai metode trial and error dalam setiap kontekstualisasinya.
Kebenaran kontekstulisasi hari ini belum tentu masih berlaku esok. Prinsip falsifikasi dapat kita terapkan dalam pemaknaan Pancasila, yakni dengan menemukan kelemahan untuk mendapatkan keunggulannya.
Berhadapan dengan globalisasi dan munculnya budaya global seperti konsumerisme, hedonisme, atau budaya instan lainnya, peran pemaknaan kembali Pancasila menjadi demikian mendasar. Tentu, kita tidak bermaksud berhadap-hadapan dalam arti clash of civilization atas pola hidup modern. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah bagaimana memoderasi nilai-nilai Pancasila agar tetap mendapat tempat di tengah kehidupan masyarakat modern.
Kepentingan nasional setiap negara anggota tak dapat diabaikan begitu saja. Malah gerakan anti-Uni Eropa dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya, kita tak dapat masuk dalam sebuah perkumpulan tanpa kepentingan masing-masing. Kita juga tidak dapat menolak begitu saja budaya global yang serba-instan tanpa memiliki pola budaya yang menjadi identitas kita sendiri.
Identitas merupakan ukuran penilaian yang dapat kita gunakan berhadapan dengan dunia di luar kita. Identitas dalam bentuk ideologi dan semangat nasionalisme merupakan perjuangan dan diraih dengan perjuangan pula.
Perjuangan merebut kemerdekaan oleh pendiri bangsa Indonesia tidak lepas dari usaha menemukan identitas bangsa Indonesia. Identitas itu menyatu dalam konsep Pancasila yang lalu menjadi ideologi negara.
Sayang dan rasanya tak beradab kalau darah dan nyawa pahlawan bangsa untuk menemukan identitas itu tak dimaknai oleh generasi muda bangsa Indonesia saat ini. Tidak ada perang dalam sejarah umat manusia yang lebih ganas dari pada perang menemukan identitas bangsa. Dua perang dunia hingga pertengahan abad 20 antarkelompok manusia justru dipacu oleh konsep nasionalisme sebuah bangsa dengan ideologi berbeda.

Penemuan Terbesar
Sekalipun kristalisasi Pancasila dalam wujud teks yang kita inderai sekarang baru muncul setelah kemerdekaan, sebetulnya dari awal dialah yang menjadi pemacu semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lima sila tersebut menjadi asal-usul keluar dari kungkungan kolonialisme bangsa Eropa selama ratusan tahun.
Tidak ada penemuan bangsa Indonesia yang lebih besar saat ini selain Pancasila. Pancasila adalah penemuan idelogi bangsa paling tangguh di zaman modern dengan tingkat heterogenitas penduduk yang sangat tinggi. Persoalannya, mampukah generasi penerusnya untuk mempertahankan?
Namun, harus diingat, ideologi dan semangat nasionalisme sebuah bangsa juga selalu bersifat paradoksal. Tidak sekadar sebagai sebuah pegas yang menendang ke kiri dan kanan tetapi tetap akan kembali ke titik keseimbangan.
Di satu sisi, keduanya bisa memberikan semangat pembebasan, tetapi pada sisi lain dia dapat menghasilkan efek kekerasan yang luar biasa jika tidak ada pengelolaan yang lebih baik. Pancasila tak punya rupa yang dapat disapa, tetapi hanya dirasakan oleh sebuah pengelolaan negara yang adil dan merata, sejehtera, dan berimbang.
Ideologi sebuah bangsa akan bergerak liar manakala perbedaan pemaknaan serta kontekstualisasi tak terakomodasi dengan baik. Ideologi selalu bergerak secara terbuka sesuai konteks tantangan yang dihadapi. Tidak ada pemaknaan yang tetap dan tak berubah. “Make it and test it in a fact!”
Pengeolaan perbedaan seperti itulah yang saat ini menjadi tantangan ideologi bangsa kita. Bagaimana perbedaan dikelola menjadi keunggulan, tidak hanya dalam kata tetapi juga dalam laku sehari-hari.
Pemaknaan ideologi Pancasila pada prinsipnya sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mendengar aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, bagaimana negara menciptakan kondisi atau prasyarat yang baik agar warga bisa hidup aman, makmur, adil, dan sejahtera.
Ideologi Pancasila adalah sesuatu yang harus selalu direbut oleh rakyat Indonesia dari penguasa. Artinya, bagaimana upaya agar ideologi dan semangat nasionalisme tidak hanya menjadi hak penguasa, tetapi milik bersama masyarakat.

Ideologi Pancasila Harus Dibumikan

Jakarta, Kompas – Usaha merevitalisasi Pancasila harus dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu ide dan praksis. Sebagai ide, Pancasila harus diletakkan sebagai cita-cita. Pada tataran praksis, Pancasila perlu dibumikan dengan strategi kebudayaan.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, dalam Silaturahmi HUT Ke-5 Gerakan Jalan Lurus yang mengangkat tema “Revitalisasi Pancasila” di Jakarta Selasa (30/5). Hadir Akbar Tandjung, Solahuddin Wahid, Quraish Shihab, dan Syafii Ma’arif.

“Sejak Orba (Orde Baru) runtuh, orang segan bicara Pancasila. Ini akibat praktik politik otoriter Orba yang dipenuhi intimidasi dan kekerasan dengan mengatasnamakan Pancasila,” ujar Sukardi.

Akibatnya, menurut Sukardi, muncul kelompok yang antisimbolik terhadap Pancasila. Kelompok inilah yang harus diyakinkan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya pegangan yang bangsa ini punyai untuk mencairkan politik identitas.

Pemilihan Ideologi Pacasila

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.

Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga ke lima, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang secara terang terangan menentang pasal ke 4. Namun hal itu akan dibahas lain kali.

Sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” pada saat perumusan pernah diusulkan oleh PDU PPP dan FDU (kini PKS) ditambah dengan kata kata “… dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya“ sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun dua ormas Islam terbesar saat itu – hingga kini yaitu Nahdatul Ulama dan Muahmmadiyah menentang penerapan Piagam Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung namun pasti akan menjadikan indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut dapat memojokan umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu disintegrasi bangsa terutama bagi profinsi yang mayoritas beragama non Islam. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama adalah “ketuhanan yang maha esa” yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan Agama, tidak hanya Islam namun termasuk juga Kristen, Katholic, Budha dan Hindu sebagai agama resmi negara.

Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais, atau Islam Nasionalis.

Pancasila sebagai Ideologi

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh destutt de trascky pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat (definisi ideologi Marxisme).

Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahawa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan bangsa Indonesia bersatu. Kerena Pancasila merupakan ideologi dari negeri kita. Dengan adanya persatuan dan kesatuan tersebut jelas mendorong usaha dalam menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ini membuktikan dan meyakinkan tentang Pancasila sebagai suatu yang harus kita yakini karena cocok bagi bangsa Indonesia.

Pancasila adalah ideologi Bangsa Indonesia, dengan pedoman Pancasila para pedahulu kita bisa mempersatukan berbagai golongan dan kelompok. Kini Pancasila sudah ditinggalkan oleh banyak orang, terutama para kalangan Politikus yang berbasiskan agama. Apakah kini Pancasila sebagai Dasar Negara telah benar-benar dilupakan ???

Sangat dibutuhkan! Kecuali untuk orang-orang yang berharap adanya negara Islam Indonesia atau sejenisnya, atau ada yang berharap adanya negara Bali, negara Dayak, negara Ambon, negara Batak, negara Minahasa, dan ratusan negara kecil lain sebagai ganti NKRI. Bukankah orang-orang seperti itu yang tidak menginginkan lagi Pancasila?

Anda tahu gak sekarang, negara kita berjalan tanpa idiologi. Idiologi Pancasila itu sudah ditinggalkan di tengah jalan. Karena terasa berat untuk membawanya dan menerapkan dalam kehidupan pemerintahan pada saat ini.

Jadi, sangat kita butuhkan Kalau tidak, mau pakai idiologi apa, idiologi korupsi, idiologi penindas atau idiologi kekuasaan.

Walau idiologi pancasila itu kurang sesuai dengan zaman sekarang yang serba bebas dan tidak tahu arah, tetapi idiologi Pancasila bisa mengayomi para pemimpin bangsa ini kalau dilaksanakan dengan benar dan dengan hati nurani yang mengutamakan rakyat.

Zaman sekarang kiranya sudah seperti zaman Jahiliah, dimana kebanyakan orang sudah tidak mau tahu dengan kebenaran. Malahan mengesampingkan kebenaran demi yang namanya uang. Begitu juga dengan pergaulan remaja yang sudah tidak terkendali. Sehingga tidak luput dari kenistaan dan dosa. Berteman dengan narkoba, bermain dengan minuman keras dan bersenang-senang dengan seks bebas tanpa mengingat hidup akan mati.

Kiranya itulah contoh martabat bangsa yang sudah mulai pupus dan hilang akibat idiologi Pancasila yang sudah ditinggalkan di jalan. Generasi tidak lagi memikirkan bangsanya dan hanya memikirkan kepuasan pribadi semata.

Jadi, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sebuah idiologi dalam menjalankan pemerintahan ini ke depan. Tidak lain idiologi itu adalah Pancasila.

Sebelumnya melangkah lebih jauh, sangat perlu kita memahami apa arti dari ideologi dan apa itu Pancasila sebenarnya. Ideologi adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya (wikipedia). Pancasila sendiri tindak ada yang salah padanya, setiap kalimat-kalimatnya jika kita renungkan dengan sangat dan memaknainya dengan segenap jiwa, maka kita akan meyakini bahwa itu baik bagi bangsa yang beragam ini. Tapi apakah sebagai ideologi?
Sebenarnya yang membuat citra ‘pancasila sebagai ideologi’ itu buruk adalah kedzaliman rezim Orde Baru, selama 32 tahun penguasa-penguasa dan pemimpin-pemimpin bangsa ini atas nama persatuan, menggunakan Pancasila sebagai resistansi atau sistem pertahanan dari segala macam gangguan yang terjadi, tapi bukan untuk kebersatuan negara ini,melainkan demi mempertahankan eksistensi atau keberadaan kedudukan mereka. Dan pengalaman buruk selam 32 tahun itulah yang membuat kita(atau beberapa orang tepatnya) berpikir bahwa pancasila sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat dan bagnsa ini. Tapi apa yang membuat Pancasila itu bertahan selama ini?
Sebuah negara bangsa membutuhkan Weltanschauung atau landasan filosofis. Atas dasar Weltanschauung itu, disusunlah visi, misi, dan tujuan negara. Tanpa itu, negara bergerak seperti layangan putus, tanpa pedoman. Itu saja yang membuat Pancasila bertahan selama ini. Oleh karena itu pemirintah bahkan tidak pernah sekalipun berani menyinggung atau mempertanyakan relevansi dari Pancasila. Karena sudah terhujam dengan sangat dalam di hati seluruh rakyat Indonesia abhwa “Pancasila-lah” yang mempersatukan kita. Apa benar?
Secara simbolis memang pancasila adalah alat pemersatu bangsa yang merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan berdasarkan sejarah Pancasila juga merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan bangsa Indonesia bersatu. Benarkah begitu? Setidaknya itulah yang selalu dipropagandakan pemerintah.
Untuk mengusut sejak kapan ‘Pancasila sebagai Ideologi’ negara ini, cukup sulit karena sejarah indonesia tidak murni hitam-putih tapi abu-bau atau kelabu. Tidak pasti mana kejadian yang terjadi, mana yang hanya rekayasa semata. Kejernihan mata reformasi bahkan tidak sanggup menembus kabut kelamnya masa lalu bangsa ini(baca: Orde Baru).
Tapi bukan itu yang kita bicarakan sekarang, tapi masih layakkah atau relevankah jika Pancasila dianggap sebagai ideologi bangsa ini?
Karena seperti yang telah saya sebutkan diatas bahwa secara simbolis Pancasila benar-benar sencara kuat mempersatukan bangsa ini, dan apabila kita mempertanyakan keabsahan Pancasila,yang terjadi adalah disintergasi lagi.
Yang perlu kita lakukan sekarang sebagai tindakan nyata adalah merevitalisasi atau menghidupkan kembali semua fungsi-fungsi dan pelaksanaan Pancasila. Dalam konteks itulah, Pancasila sebagai faktor pemersatu harus direvitalisasi. Pancasila perlu direhabilitasi dan direjuvenasi. Jika tidak, ada kemungkinan bangkitnya ideologi-ideologi lain.
Walaupun demikian pendapat pribadi saya adalah pancasila tidak patut disebut sebagai ideologi negara, cukupn sebagai kontrak sosial.

Mukadimah dalam konstitusi kita memuat serangkaian cita-cita yang akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi realitas empiris berbicara lain. Kita semakin terjerumus kedalam lingkaran yang tak menentu dan menyimpang jauh dari apa yang kita cita-citakan. Karena memuat hal-hal yang menyangkut sendi-sendi kenegaraan, dan agar tak semakin terperosok dan menyimpang jauh, diperlukan ruang yang lapang untuk jelajah kritis yang intens. Demikian pula dengan Pancasila yang menempati posisi sentral sebagai sendi kenegaraan, karena akan muncul permasalahan maha besar jika kita tak mampu menghadapinya secara arif, bukan dengan cara yang ‘panas’ (mendewakan) ataupun dengan cara yang ‘dingin’ (sinis) terhadapnya, apalagi jika dirunut maka Pancasila seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi kontroversiil karena lahir dengan watak yang kontroversiil.
Kontroversi ini sebenarnya lebih bersumber pada kerancuan dalam alam pikir kita terhadapnya sehingga menimbulkan kerancuan dalam sikap serta tindakan dan juga bersumber dari syahwat kita yang berlebihan dalam memakai Pancasila.

Pancasila belum menjadi suatu ideologi karena belum pernah melahirkan suatu teori tetapi masih merupakan prinsip-prinsip dasar, dan Pancasila tak akan pernah menjadi suatu konsep yang efektif jika kita memandang dan memperlakukannya sekaligus sebagai ideologi, falsafah, dan alat dengan totalitas yang sama, karena masing-masing dapat terbentang jarak yang amat jauh. Dan kita perlu untuk sangat berhati-hati jika berangkat dari titik tolak ini. Pengertian ideologi yang kita pakai disini adalah hal-hal yang berada dalam dunia gagasan yang hendak kita wujudkan dalam realitas, sedangkan falsafah dalam garis besarnya kita kelompokkan dalam dua kategori: (1) patokan-patokan yang secara individuil kita pandang sebagai prinsip hidup ideal yang kita gandrungi (berbicara tentang apa yang seharusnya), yang dalam perwujudannya tidak berbeda dengan ideologi, dan (2) suatu penafsiran yang menyangkut sistem tata-nilai yang dianggap berlaku dalam realitas secara relatif konsisten dan terintegrasi (berbicara tentang apa adanya). Atau secara gamblang, Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai ide/angan-angan dalam otak, misalnya, mengenai suatu gambaran bentuk bangunan; sedangkan Pancasila sebagai falsafah kategori pertama adalah perwujudan bentuk bangunan yang diangan-angankan dalam penggambaran diatas kertas, dan Pancasila sebagai falsafah kategori yang kedua adalah adanya lokasi serta tingkat ketersediaan bahan-bahan untuk merealisasikan bangunan yang dicita-citakan. (Untuk meluruskan jalan berpikir dan untuk membedakannya dengan ideologi, maka istilah falsafah seharusnya digunakan untuk kategori yang kedua). Kerancuan akan semakin melebar jika Pancasila kita anggap pula sebagai alat secara total, karena alat selalu bersifat netral tetapi bisa digunakan oleh siapa saja yang memegangnya dan untuk tujuan apa saja, dan pengalaman sejarah telah membuktikannya.

Kontroversi dapat pula bersumber pada keragaman pengertian kita terhadap kata “Weltanschauung” yang dipopulerkan oleh Bung Karno lewat naskah pidatonya yang melahirkan Pancasila, yang kemudian digunakan oleh banyak orang sebagai falsafah, tetapi tidak jelas yang dimaksudkan apakah falsafah sebagai “gambar diatas kertas” ataukah yang sudah menemukan “lokasi dan bahan” untuk perwujudannya. Padahal sejak awalnya Pancasila bukanlah merupakan suatu kepribadian yang telah mewujud tetapi suatu alternatif terbaik bagi bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno: “Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realitas, jika tidak dengan perjuangan!”.

Dalam konteks masa kini, Pancasila harus tetap kita pandang sebagai “Weltanschauung” dalam arti harus ada tempat bagi sekian nilai falsafi, nilai ideologis, serta nilai praktis yang dikandungnya, dan batasan bagi masing-masing-masing nilai tersebut harus kita letakkan secara arif. Dalam penjabaran praktis yang bertujuan memberikan pengertian yang relatif riil, jelas, dan benar untuk setiap sebutan bagi atau yang berhubungan dengan Pancasila; maka kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi maka yang dimaksud adalah tiap sila didalamnya belum sanggup berkembang dari dimensi ideologisnya semula, yang dapat kita masukkan kedalamnya adalah sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai falsafah yang dimaksudkan adalah tiap sila didalamnya yang (oleh karena perkembangan sejarah) selain masih tetap berfungsi sebagai landasan ideologis, iapun telah memperoleh nilai-nilai falsafi didalam dirinya, yang dapat kita masukkan kedalamnya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia. Dalam dataran apapun Pancasila sebagai ideologi tetap sama baiknya dengan Pancasila sebagai falsafah, yang diperlukan hanyalah bersediakah kita memberikan ruang untuk menentukan apakah suatu sila sudah termasuk dalam kategori falsafi ataukah masih murni ideologis. Kekacauan persepsi terhadap realitas akan muncul jika kita mencampur-adukkan keduanya sehingga memperlakukan yang masih cita-cita sebagai kenyataan, atau yang telah menjadi kenyataan sebagai cita-cita. Bagaimana dengan Pancasila sebagai alat? Seringkali disebut Pancasila sebagai alat pemersatu, tetapi mengapa? Untuk menghindari kecenderungan eskapis menuju ke dunia irasionalitas, maka jawabannya sangat sederhana, yaitu: karena sila Persatuan Indonesia memang tercantum sebagai salah satu sila dari Pancasila. Dengan jalan pikiran ini, dan sebagai suatu kesatuan yang utuh, Pancasila bukan hanya alat pemersatu, ia juga merupakan alat bagi perwujudan masyarakat Indonesia yang religius, alat bagi penciptaan kemanusian yang adil dan beradab, alat bagi pembinaan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan alat bagi perjuangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau dalam kalimat lain Pancasila merupakan alat bagi perwujudan kelima sila-silanya yang dibatasi oleh kebersamaannya. Pada saat ia menjadi alat suatu sila sekaligus ia tak boleh bertentangan tetapi harus mendukung segenap sila-sila lainnya. Sejauh Pancasila menjadi alat demi perwujudannya sendiri maka ia tak akan pernah bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah maupun ideologi. Pada saat Pancasila dijadikan sebagai alat untuk tujuan yang lain dari tujuan yang terkandung dalam sila-silanya maka akan terjadi pertentangan. Pancasila hanya sah sebagai alat selama ia semata-mata menjadi alat bagi dirinya sendiri, bukan bagi yang selainnya.

Secara keseluruhan, Pancasila tetap mengandung sila-sila yang masih sepenuhnya bersifat ideologis, dan Pancasila mengandung sila-sila yang telah mengembangkan dimensinya dari sepenuhnya ideologis menjadi juga bersifat falsafi. Dengan pandangan yang seperti inilah kita akan terhindar dari kesalahan dalam memandangnya sebagai sepenuhnya falsafah atau sepenuhnya ideologi dan/atau sepenuhnya alat, karena masing-masing sila mempunyai sifat-sifat uniknya sendiri, ada sila-sila yang lebih sulit dan ada sila-sila yang lebih mudah untuk diwujudkan.
Jika ilustrasi tersebut diatas disepakati dan karena Pancasila telah kita pilih sebagai azas untuk membangun Partai Pergerakan Kebangsaan, dari sinilah titik-tolak keberangkatan kita. Sebelum sila-sila dalam Pancasila yang sulit untuk diwujudkan menemukan nilai-nilai falsafinya maka disitulah kancah (titik berat) perjuangan Partai untuk mewujudkannya, Partai sekaligus akan melakukan kerja etika untuk menciptakan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kerja politik untuk pembinaan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan kerja ekonomi untuk memperjuangkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; dan untuk sila-sila yang telah menemukan nilai-nilai falsafinya Partai berkepentingan mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sebelum kelima sila dalam Pancasila menemukan nilai-nilai falsafinya dengan kualitas dan kuantitas yang setara, maka Pancasila belum menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan jangan pernah bermimpi nasionalisme akan menemukan sebuah ideologi apalagi dapat melahirkan suatu teori tanpa melakukan kerja-kerja terkait. Inilah sebuah konsekuensi dari pilihan semua!

MASIH RELEVANKAH PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Catatan Peringatan Hari Lahir Pancasila
———————————————————-
Semenjak Orba ditumbangkan oleh gerakan reformasi, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah kehilangan tempatnya yang mapan. Semacam ada phobia dan ke-alergi-an masyarakat negara-bangsa ini untuk mengakui Pancasila apalagi mencoba untuk menelaahnya. Meskipun negara ini masih menjaga suatu konsensus dengan menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun secara faktual, agaknya kita harus mempertanyakannya kembali. Karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Apalagi ditengah kegalauan dan kegagalan negara-bangsa menapak dengan tegak jalur sejarahnya sehingga selalu jatuh bangun dan labil.Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang diakui di negeri ini, sempat menjadi semangat perjuangan dan pemikiran setiap warga negara Indonesia.

Namun, sayangnya, di zaman yang lalu, ideologi Pancasila dengan sengaja mengalami disorientasi dan degradasi nilai, yang mana proses penanaman nilai-nilai murni dan luhurnya hanya menjadi sebuah rekayasa politik untuk menciptakan sebuah kesadaran palsu yang berguna untuk mengamankan kekuasaan. Kenaifan yang dilakukan ini, oleh David E. Apter karena “ideologi mencakup lebih dari sekadar doktrin. Ia mengaitkan tindakan-tindakan yang khas dan praktek-praktek duniawi dengan sejumlah makna yang lebih luas, yang memberi penampakkan tingkah laku sosial lebih dihormati dan dihargai. Tentu saja, ini merupakan pandangan umum. Dari sudut pandang lain, ideologi adalah selubung bagi keinginan dan penampakan yang sesungguhnya busuk.”Sedangkan Gramsci menjelaskan, bahwa ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya, tetapi harus dinilai dari berhasil atau tidaknya dia menjadi suatu kontrak sosial yang mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu entitas dalam hal ini bernama negara dan bangsa. Untuk kasus Pancasila, peranannya sebagai elemen fundamental dalam proses integrasi sosial yang tidak artifisial masih punya potensi yang kuat. Artinya, dalam keadaan negara kita terancam disintegrasi, kita masih bisa berharap ideologi Pancasila akan efektif untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Paling tidak, kita berharap masih bisa berusaha menjadikannya sebagai modal sosial yang masih di-amini oleh sebagian besar rakyat untuk mengatasi berbagai konflik atau kemacetan bangsa, melalui apa yang disebut ideologi sebagai solusi yang disepakati bersama.

Ideologi Pancasila dan Tantangan Dunia
Tantangan bagi suatu ideologi apalagi seperti Pancasila yang indigenous milik Indonesia, adalah apakah Pancasila masih relevan menghadapi gelombang globalisasi dan demokratisasi yang nyaris melintasi segala tapal batas geografis dan demografis suatu komunitas sosial? Pertanyaan tentang relevansi ideologi dalam dunia yang berubah dinamis, muncul dengan mulai mempertanyakan relevansi ideologi baik dalam konteks negara-bangsa berupa kerangka nasionalisme tertentu dari masing-masing negara-bangsa, maupun dalam tataran ideologi-ideologi besar dunia yang pernah muncul dan berjaya.
Dus…kita menyaksikan, gelombang demokrasi yang berlangsung telah mengakibatkan runtuhnya rezim sosialis-komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, membuat ideologi itu seolah-olah tidak relevan. Sehingga Francis Fukuyama memandang perkembangan seperti itu sebagai “the end of history”, dan menetapkan satu-satunya ideologi yang relevan adalah demokrasi Barat. Ternyata ideologi liberalisme-kapitalisme Barat yang muncul sebagai pemenang sampai saat ini tampil dominan dan mempengaruhi banyak komunitas sosial dan bahkan muncul sebagai kekuatan penindas baru yang hegemonik.Gelombang demokratisasi yang digaungkannya diselipi dengan pemaksaan globalisasi yang nyaris memangkas habis ideologi lainnya dan seakan-akan membuat ideologi lain makin tidak relevan dalam dunia. Globalisasi yang mengandung cacat bawaan dengan berbagai absurditas dan kontradiksi, memang berhasil menyingkirkan banyak ideologi-baik universal maupun lokal. Akan tetapi globalisasi mendorong pula bangkitnya nasionalisme lokal yang sempat terkubur, bahkan dalam bentuknya yang sarkastik, yakni semacam ethno-nationalism dan bahkan tribalism. Nah, hal inilah pula yang juga melanda Indonesia ketika diterpa krisis moneter, ekonomi, dan politik sampai runtuhnya orde baru yang memunculkan euphoria masyarakat karena memang selama ini selalu diam dan tertindas. Juga membuat Pancasila sebagai basis ideologis dan common platform bagi negara-bangsa Indonesia yang plural seolah-olah semakin kehilangan relevansinya.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan dipaksakan oleh rezim yang memerintah negeri ini di masa lalu dalam memperlakukan Pancasila ternyata memang memberikan kontribusi terhadap resisten-nya Pancasila pasca reformasi. Pancasila dicemari karena kebijakan rezim yang hanya menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya. Dominasi dan hegemonisasi interpretasi dan pemahaman Pancasila yang dilakukan meninggalkan benih resistensi itu. Apalagi ketika Pancasila dipaksakan sebagai asas tunggal bukan dimaknai sebagai atau coba dihayati dengan arif sebagai asas bersama. Model-model seragamisasi itu amat menyakitkan, sehingga ketika terjadi keterbukaan sosial-politik yang selama ini dikekang, membuat euphoria itu muncul tak terkontrol dan menafikan Pancasila, karena selama ini Pancasila tidak ditanamkan melalui proses pencerahan fajar budi dan pembelajaran-penyadaran tapi lewat uniformitas dan represifitas itu tadi. Euphoria ini, memberikan peluang bagi penerimaan atas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama dan sektarianisme lainnya. Pancasila jadinya cenderung tidak laku menjadi common platform dalam kehidupan politik. Hal ini kemudian diperparah dengan arus sektarianisme dan primordialisme yang meningkat menuju local-nationalism yang bisa menggiring kearah ethno-nationalism, seiring desentralisasi.
Secara an sich tidak ada yang salah dengan Pancasila. Pemaknaan yang keliru selama ini adalah buah kebijakan dan bukan sesuatu yang melekat, karena nilai-nilai Pancasila sendiri adalah sesuatu yang universal, yang pada dasarnya merupakan penjelmaan dari suara nurani tentang kewajiban ber-Tuhan sebagai sesuatu hak yang paling asasi, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, indahnya kebersamaan dengan persatuan, menghargai dan mendahulukan atau pro-kerakyatan dan hikmah serta mendeklarasikan pula penghargaan, penghormatan dan perjuangan untuk keadilan yang egalitarian. Nilai-nilai seperti ini sangat berharga untuk membangun suatu komunitas sosial bersama.
Pancasila dalam Sistem Ekonomi ditengah terjangan dan jeratan sistem liberalis-kapitalistik saat ini, ketika kita kembali terjajah secara ekonomi, nilai-nilai suatu sistem seperti apa sih yang mampu menjatidirikan negara-bangsa ini. Sejatinya, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang mestinya berbasis kerakyatan, bukan sistem yang cenderung melegalisasi liberalisme dan kapitalisme global. Meskipun pasca reformasi terkadang kita enggan untuk mengenali kembali atau memaknai kembali sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis Pancasila sebagai idea moral. Namun jika diletakkan Pancasila sebagai spirit dasar ekonomi kerakyatan, toh tak ada yang salah. Seperti yang dijelaskan oleh Sri Edi Swasono, bahwa…sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi yang harus memuat dan berlandaskan pada berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya sistem ekonomi yang tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Persatuan Indonesia, berarti sistem ekonomi ini mengedepankan kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Kerakyatan, yang tentulah maksudnya untuk mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Serta Keadilan Sosial, sebuah sistem ekonomi yang mesti menjamin adanya persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang. Pancasila dalam Konteks Sosial Politik
Akhir-akhir ini diskusi tentang kebhinekaan pun menjadi semakin asyik, karena sedang terjadi ketegangan sosial dan perdebatan tentang berbagai masalah terutama tentang pluralisme dan kebijakan yang berkenaan atau menyentil rasa kebhinekaan. Polemik berkenaan tentang RUU APP misalnya, dan konsistensi menjadikan Pancasila sebagai falsafah/ideologi Negara, telah mengemuka di ruang publik. Pro dan kontra di ikuti dengan ketegangan-ketegangan malah show of force semakin sering terjadi. Ada yang merasa benar, ada yang merasa unggul, ada yang merasa terdiskriminasikan dan adapula yang merasa terancam.
Seperti yang di paparkan oleh Imdadun Rahmat, bahwa…salah satu hal yang menjadi kontroversi dari RUU APP adalah penyeragaman nilai dan standar etika. Ukuran susila dan asusila milik satu golongan dipaksakan untuk menjadi ukuran kesopanan bagi semua golongan bangsa ini. Pengertian porno dan tidak porno dibangun dari keyakinan, paradigma dan perspektif tunggal. Bagi bangsa yang plural baik dari sisi budaya, adat maupun agama ini uniformisasi nilai dan etika tidak saja akan menimbulkan masalah, tetapi juga memantik rasa ketidakadilan. Endingnya bisa muncul problem sektarianisme dan primordialisme sempit.
Dalam masalah ini, Pancasila menemukan momentumnya. Pancasila kembali harus dimunculkan sebagai suatu nilai yang sedapat mungkin masih diterima bersama selama Indonesia masih ada. Sesungguhnya Pancasila masih bisa diupayakan menjadi acuan nation state kita yang meletakkan seluruh kepentingan pada posisi yang sama yakni kesetaraan sebagai hal yang utama bagi eksistensi Indonesia. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang teramat rentan, nilai-nilai multikulturalisme yang ada pada Pancasila menjadi faktor penyelamat negara-bangsa. Sekarang…Pancasila seharusnya kembali menjadi suatu milik bersama mulai dari pengkajian sebagai wacana bersama, pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus-menerus sampai merumuskan paradigma baru pemikiran dan pemaknaan Pancasila sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila menjadi penting bagi bagi pluralisme Indonesia.*

Pancasila Ideologi yang Teruji Kesaktiannya.
Sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai luhur nenek moyang kita (baca bangsa Indonesia) telah terbukti mampu mendorong dan memotivasi mewujudkan tekad dan semangat melawan penjajah, untuk mendirikan negara kesatuan yang merdeka. Dengan tekad dan semangat tersebut, para perintis kemerdekaan yang didukung penuh bangsa Indonesia telah berjuang sekuat tenaga, tanpa mengenal putus asa untuk merdeka mewujudkan negara kesatuan.

Perjuangan tersebut berhasil dengan diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur nenek moyang, seperti yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selama lebih dari 58 tahun Indonesia merdeka, ternyata Pancasila sebagai ideologi negara tidak terlalu mulus pelaksanaannya. Ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila sebagai ideologi negara, ada yang ingin mengadakan perubahan atau revisi, bahkan ada yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain.
Usaha-usaha untuk merubah dan menolak Pancasila ini dapat dicermati dan diamati dengan timbulnya gejolak dari sebagian masyarakat yang mengadakan pemberontakan di beberapa daerah, gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya, pemberontakan G30S/PKI, bahkan pada awal era reformasi pun sempat timbul perbedaan pendapat serta keinginan mengubah atau merevisi sila dalam Pancasila tersebut.
Salah satu ideologi yang dipaksakan untuk menggantikan Pancasila adalah ideologi komunis, dengan melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G30S. Gerakan atau pemberontakan itu dapat segera diatasi dan ditumpas dengan kembali kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, dan tanggal 1 Oktober kemudian kita nyatakan sebagai hari Kesaktian Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai tiga tatanan nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar bersifat tetap sepanjang masa, abstrak, universal, ideal, dan mencakup cita-cita dan tujuan serta tatanan dasar.

Nilai instrumental dan nilai praktis tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Pengembangan pemikiran dan tindakan dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan nilai dasar. Para perumus Pancasila dapat sepakat dan merumuskan lima nilai dasar yang terkandung dalam masyarakat menjadi Pancasila. Kelima nilai dasar tersebut digali dari suasana atau pengalaman kehidupan masyarakat desa, yang bersifat kekeluargaan, kegotong-royongan atau kebersamaan. Sifat kegotong-royongan atau kebersamaan tersebut direkat atau dijalin dengan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa perikemanusiaan, semangat persatuan, musyawarah-mufakat, dan rasa keadilan sosial. Kelima nilai dasar itu harus dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai dasar yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat dalam satu rangkaian yang utuh, inilah yang merupakan kekhasan, serta keorisinilan Pancasila. Hal ini pulalah yang memberi keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang diciptakan bangsa Indonesia, yang mempunyai keunggulan terhadap ideologi-ideologi lain.
Dengan demikian nilai praktis, sebagai kenyataan di lapangan tidak terlalu jauh atau bertentangan dengan nilai dasarnya. Pancasila akan selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan realita kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi berikutnya.

Itulah sebabnya Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang mengandung nilai dasar yang universal dan abadi, yang dapat merangsang pengembangan pemikiran kreatif serta inovatif melalui nilai instrumentalnya, sehingga segala segi kehidupan bangsa dapat diwujudkan secara nyata yang tetap berlandaskan nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu dan bahkan wajib dikembangkan melalui pemikiran-pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif agar Pancasila menjadi dinamis dan operasional. Pancasila sebagai ideologi terbuka telah nyata berhasil dengan baik, yaitu dengan kualitas nilai dasarnya yang prima, telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan menyangkut pengembangan pemikiran-pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif nampaknya masih sangat lamban, belum atau tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kebanyakan pengembangan pemikiran masih sebatas pada pemikiran-pemikiran atau konsep yang membahas tentang nilai instrumentalnya saja, itupun baru dalam bentuk adu pemikiran atau adu konsep yang tidak jarang justru menjadi konflik atau yang polemik berkepanjangan.

Akibatnya nilai praktisnya masih jauh dari nilai idealnya, sebagai contoh kebutuhan masyarakat yang mendasar (baca lapangan kerja, keamanan, pangan, pendidikan, kesehatan, sandang, dan tempat tinggal) masih belum dapat dinikmati oleh sebagian besar warga bangsa secara layak dan merata. Dalam era reformasi yang berjalan empat tahun ini, nampaknya reformasi baru memberi kesempatan dan kenikmatan bagi sebagian kecil warga bangsa, terutama yang duduk dijabatan aksekutif dan dewan perwakilan serta sebagian pemuka masyarakat tertentu saja.

KESIMPULAN

Pancasila telah diterima secara luas sebagai lima aksioma politik yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan mempunyai sejarah yang sudah tua. Namun ada masalah dalam penuangannya ke dalam sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan, yang ditata menurut model sentralistik yang hanya dikenal dalam budaya politik Jawa. Doktrin Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional masih mengandung nuansa yang amat sentralistik, dan perlu disempurnakan dengan melengkapinya dengan Doktrin Bhinneka Tunggal Ika.

Sebelum ini ada diskrepansi antara nilai yang dikandung Pancasila dengan format kenegaraan dan pemerintahan yang mewadahinya. Penyelesaiannya terasa seakan-akan merupakan kebijakan ad hoc yang berkepanjangan. Di masa depan, kehidupan politik berdasar aksioma Pancasila harus terkait langsung dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika, dimana setiap daerah, setiap golongan, setiap ras, setiap umat beragama, setiap etnik berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri (souverein in eigen kring). Negara dan Pemerintah dapat memusatkan diri pada masalah-masalah yang benar-benar merupakan kepentingan seluruh masyarakat, atau seluruh bangsa, seperti masalah fiskal dan moneter, keamanan, hubungan luar negeri, atau hubungan antar umat beragama. Pemerintah nasional yang efektif dalam menunaikan dua tugas pokok negara, beriringan dengan pemerintah daerah yang selain efektif dalam melaksanakan dua tugas dasar pemerintah daerah, juga melayani aspirasi dan kepentingan khas dari masyarakat daerah yang bersangkutan.

Agar Pancasila yang telah dikaitkan langsung dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika itu dapat berjalan dengan stabil, seluruh kaidahnya harus dituangkan dalam format hukum, yang selalu harus dijaga agar sesuai dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat. Kita patut bersyukur, bahwa empat kali amandemen UUD 1945 dalam era reformasi nasional telah mampu menampung dinamika bangsa ini, khususnya dengan mengakui kesetaraan antara berbagai unsur dalam batang tubuh bangsa Indonesia serta mewadahinya dalam sistem dan struktur pemerintahan yang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

WWW. GOOGLE.COM

WWW. KINGRODE.BLOGSPOT.COM

HTML WIKIPEDIA

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

MAKALAH PANCASILA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.
Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

B. Batasan Masalah
Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:
1. Apa arti Pancsila?
2. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia?
3. Bagaimana penjabaran Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia?
4. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?

C. Tujuan Yang Ingin Dicapai
Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
1. Penulis ingin mengetahui arti Pancasila sebenarnya
2. Pada hakikatnya, Pancasila mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara oleh sebab itu penulis ingin menjabarkan keduanya.
3. Penulis ingin mendalami / menggali arti dari sila – sila Pancasila

D. Sistematika Penulisan
Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan study kepustakaan, yaitu penulis mencari buku-buku yang berhubungan dengan Pancasila dan kewarganegaraan.

BAB II
PANCASILA DASAR NEGARA

A. Pengertian Pancasila
Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:
1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasrkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang.
Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia.

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, weltanschaung, wereldbeschouwing, wereld en levens beschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup dan petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakn pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.
C. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila sebagai falsafah negara (philosohische gronslag) dari negara, ideology negara, dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “……..maka sisusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu udang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suat susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…..”
Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu:
1. Pancsila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang tertuang dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan
2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis)
3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis)

D. Sila – Sila Pancsila
A. Sila Katuhanan Yang Maha Esa
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manuasia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

B. Sila kemanusian Yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan –kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa –bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia
Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Manusia Indonesia menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayanya.

E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.

B. Saran-Saran
Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjungjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994 Tata Negara Sekolah Menngah Umum. Surakarta; PT. Pabelan.
2. Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.
3. NN. Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila. Sekretariat Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1987.

Lhaaaaa ga’ pa2……copy….paste…tapi edit kembali dong ya

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Makalah Pendidikan Pancasila

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan puji syukur kehadirat allah swt yang telah memberikan rahmatnya kepada saya untuk mewujudkan makalah ini karya ilmiah ini disusun berdasarkan daftar isi,karya ilmiah ini berisi tentang apa itu demokrasi pancasila.Saya menyadari bahwa karya ilmiah ini belum sempurna dan untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari pembaca atau pihak lain.
Kemudian saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah turut membantu atau memberikan masukan kepada saya mengenai makalah ini secara atau pun secara tidak langsung.
Semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi pembaca dan orang lain.

…………., 22 april 2011
Penulis

( ……………… )

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………(i)
Daftar isi……………………………………(ii)
Pendahuluan……………………………………(4)
• Latar belakang………………………….……… (4)
• Pengertian demokrasi pancasila …………………(5)
• Unsur-unsur penegak demokrasi ……………………(5)
• Arti demokrasi pancasila …………………………… (6)
• Sejarah perkembangan demokrasi pancasila ……………(6)
• Penutup ……………………………………………………(7)
Daftar pustaka

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Terjadinya demokrasi pancasila dimulai dari orde baru dimana orde baru terjadi sejarah penting yaitu super semar yang di tunjukan kepada soeharto untuk langsung mengambil tindakan kepemerintahan Negara republic Indonesia salah satunya mengbubarkan PKI dengan ormas-ormasnya pada tanggal 12 maret 1966.Pada tanggal 12 maret 1967 sidang istemewa MPRS yang di pimpin oleh Jendral.Ah.nasution menunjuk soeharto sebagai presiden RI setahun kemudian soeharto memimpin sebagai presiden RI.
Setelah soeharto memimpin sebagai presiden,diadakan penatan kembali fungsi dan hubungan tata Negara antar Negara itu adalah MPR (sebagai lembaga tertinggi Negara)dengan presiden,DPR,MA,DPA,dan BPK (sebagai lembaga tertinggi Negara) seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945, dan mengganti anggota yang terlibat G-30-S/PKI,
Pelaksanaan demokrasi pancasila itu mrngakibatkan selama 32 tahun pada pemerintahan orde baru telah menyerah pada system kekuasaan yang obsolut,yang berlebih-lebihan mengakibatkan lahir nya budaya korupsi,polusi,dan nepotisme(KKN),hal ini mengakibatkan kerugian Negara dan hutang luar negri yang bengkak.
Pada tanggal 21 mei 1998 jatuhlah system pemerintahan orde baru dalam pelaksanan demokrasi pancasila dengan gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa dan msyarakat lainnya turut dalam gerakan demokrasi tersebut. Presiden soeharto meletakkan jabatannya dan menunjuk prof.Dr BJ Habibi (wakil presiden) sebagai penggantinya,namun system pemerintahan demokrasi di Indonesia masih dipakai tetapi sisten demokrasinya cukup berbeda dengan demokrasi yang dipimpin oleh soeharto selama 32 tahundimana pemerinyah soeharto system kekuasan yang absolute.sedangkan system pemerintahan demokrasi diera global dizaman sekarang deemokrasi itu sebagai tonggak masyyarakat yang bebas menyampaikan inspirasi dan ikut serta membantu perkembangannya Negara republic Indonesia.
Namun itu sama sudah bisa dikatakan mampu untuk membawa Indonesia bebas dari kemiskinan dan lainnya.itu sama dapat dijalani dan dilihat dimasa depan Negara RI.
Demokrasi merupakan suatu pemerintah rakyat, artinya rakyat itu sebagai asal mula kekuasaan nrgara sehinnga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat pancasila,dan diinilai dasar terkandung didalam filsafat demokrasi Indonesia.
Demokrasi Indonesia banyak tertuang dalam UUD 1945 selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga sekaligus mengakui perbedaan serta keberanekaragaman mengingat Indonesia adalah:Bhineka tunggal ika.

1. Pengertian Demokrasi Pancasila
Pengertian demokrasi pancasila itu dapat di definisikan dari latar belakang / sejarah terjadinya demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila adalah : Dimana sistem pemerintahan yang mengacu pada sistem pancasila yang melahirkan sistem pemerintahan pada sistem kekuasaan yang abrolut.
Pengertian demokrasi mempunyai sesuatu pemerintahan dari rakyat. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk indivindu dan makhluk sosial, oleh karena itu dalam pengertian demokrasi kebebasan indivindu harus diletakkan dalam krangka tujuan bernorma bukan bersifat liberal atau hanya berdasarkan pada kebebasan indivindu saja dan juga bukan demokrasi kias.
Misalnya negara Indonesia di bawah sistem UUD dasar 1995 dan lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara adalah :
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Presiden
• Mahkamah Agung (MA)
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Adapun didalam supra intruktur politik maupun mfre stuktur politik yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan masing-masing saling mempengaruhi serta mempunyai kemampuan untuk mengendalikan suatu pihak lainnya. Didalam suatu sistem demokrasi, mekanisme intruksi antara surpra struktur politik dapat dilihat dalam proses penentuan kebijaksanaan umum atau menetapkan keputusan politik itu merupakan (input) dari infre struktur, kemudian di jabarkan dengan sedemikian sesuatu sistem demokrasi didalam proses pembuatan kebijaksanaan atau keputusan politik merupakan keseimbangan dinamis antara prakusa pemerintahan dengan partisipasi aktif rakyat atau warga negara lainnya.
2. Unsur – unsur Penegak Demokrasi
Secara umum didalam sistem pemerintahan demokrasi senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dalam masyarakat yaitu :
• Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
• Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
• Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara
• Suatu sistem perwakilan
• Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas
Berdasarkan tujuan dan unsur-unsur tersebut maka demokrasi mengandung ciri-ciri tersendiri yang merupakan patokan yaitu setiap sistem demokrasi adalah suatu ide bahwa warganegara seharusnya terlibat dalm hal tertentu dalm bidang pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun tidak secara langsung.
Dengan melalui wakil pilihan ini mereka mempunyai ciri-ciri yang lain yang tidak dibolehkan diabaikan adalah adanyaketerlibatan atau partisipasi warga negara baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Didalm proses pemerintahan negara (lyaman, tower sargen, 1986:44). Oleh karena itu bila terjadi kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, kita akan selalu menemukan arti adanya supra struktur politik sebagaimana suatu komponen mendukung tegasnya demokrasi pancasila dengan menggunakan konsep montes guku maka supra struktur politik meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikutif. Untuk negara-negara tertentu ditemukan lembaga-lembaga yang lain.

3. Arti Demokrasi Pancasila
Dalam sejarah Negara Republik Indonesia yang telah lebih setengan abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangaun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam politik adat budayanya.
Masalah ini berkisar pada penyusuran suatu sistem politik dengan kepimpinan cukup ketat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character and nation buliding, dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan timbulnya diktatut perorangan portal atau pun militer.
• Perlambangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode :
• Periode 1945-1959, masa demokrasi palmeter yang menonjolkan peranan parlameter serta partai-partai.
• Periode 1945-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek.
• Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konsitusional
• Periode 1999-sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuasaan multi partai yang berusaha menggambarkan perimbangan kekuatan antara partai politik.

4. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
• Di Bidang Politik
Demokrasi indonesia seperti yang di maksud dalam UUD 1945 berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum diserahkan oleh segenap warga negar, hak-hak asas manusia baik dalam aspek .
• Asas hukum negara Demokrasi Pancasila
Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum sosial
Adapun predikat yang akan diberikan kepada demokrasi, maka demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab artinya demokrasi di jiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap tuhan yang maha Esa

PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian karya ilmiah yang saya buat, kita dapat membuat kesimpulan, bahwa kita sebagai generasi penerus banggsa haruslah mengghargai atau bertindak sesuai kemampuan dan menjaga perjuangan-perjuangan paara demokrasi serta promes-promes pancasila dan UUD1945 dan membawa harum nama Indonesia bisa sampai saa ini demokrasi Undang-Undang dasar 1945 (UUd 1945) karna pancasila adalah ideologi dan filsafat negara Republik Indonesia, serta penggerak pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
B. Saran
(Dibidang Pemerintahan/Demkrasi)
• Tinggkat persamaan tertentu di dalam negara
• Tingkat kebebasan atau kemardekaan tertentu yang di akui dan di pakai oleh warga negara
• Jadikannlah suaru pemerintahan mayoritas yang lebih baik
• Jadilah warga yang baik tanpa berbuat anarkis dan perbuatan yang bila kita eluh-eluhkan bukan kepentingan negara

DAFTAR PUSTAKA
Parjanowati 2008, Demokrasi Pancasila dan pengertian Pancasila secara murni dan konsekuen.
GAFFAN, Afan 1999, Politik Indonesia : Demokrasi, Jakarta pustaka belajar penerbit “Bumi Aksara”, “Paradigma” Kurikulum 2000
Sudarmono SH. Bahan Penataran UUD 1945

Ayo copy paste aja ………………

Jangan malu-malu..

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Kenyataan hidup berbangsa dan bernegara bagi kita bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari sejarah masa lampau. Demikianlah halnya dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar negaranya. Sejarah masa lalu dengan masa kini dan masa mendatang merupakan suatu rangkaian waktu yang berlanjut dan berkesinambungan. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pnacasila sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai Dasar dan Filsafat Negara Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara.
Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat menelusuri sejarah kita di masa lalu dan coba untuk melihat tugas-tugas yang kita emban ke masa depan, yang keduanya menyadarkan kita akan perlunya menghayati dan mengamalkan Pancasila. Sejarah di belakang telah dilalui dengan berbagai cobaan terhadap Pancasila, namun sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa Pancasila yang berakar dia bumi Indonesia senantiasa mampu mengatasi percobaan nasional di masa lampau. Dari sejarah itu, kita mendapat pelajaran sangat berharga bahwa selama ini Pancasila belum kita hayati dan juga belum kita amalkan secara semestinya.
Penghayatan adalah suatu proses batin yang sebelum dihayati memerlukan pengenalan dan pengertian tentang apa yang akan dihayati itu. Selanjutnya setelah meresap di dalam hati, maka pengamalannya akna terasa sebagai sesuatu yang keluar dari esadaran sendiri, akan terasa sebagai sesuatu yang menjadi bagian dan sekaligus tujuan hidup. Sementara itu, Pengamatan terhadap tugas-tugas sejarah yang kita emban ke masa depan yang penuh dengan segala kemungkinan itu, juga menyadarkan kita akan perlunya penghayatan dan pengamalan Pancasila.
1.2 PENGERTIAN
Secara etimologi istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki arti yaitu :
Panca artinya lima
Syila artinya batu sendi, alas/dasar
Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik
Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 and tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun. II No. 7 tanggal 15 Februari 1946 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945.
Pandangan hidup suatu bangsa adalah masalah pilihan, masalah putusan suatu bangsa mengenai kehidupan bersama yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan adlam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, mayarakat dan alam semesta.
Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur oleh UUD 1945.
1.3 METODE PENULISAN
Metode pengmpulan data yaitu suatu cara pengumpulan suatu bahan untuk dijadikan suatu makalah/laporan agar data yang terkumpul mampu memberikan penegasan pada makalah tersebut.
Dalam menyusun makalah ini penulis menggunakan metode study literatur yaitu dengan cara mengumpulkan, menganalisis bukti-bukti tertentu untuk memperoleh fakta dan kesimpulan yang kuat. Dimana pengumpulan data diperoleh dari berbagai macam sumber sebagai bahan untuk dijadikan suatu makalah.

BAB II
PERMASALAHAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan merupakan tujuan akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi merupakan sarana untuk mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional yang didambakannya.
Perubahan UUD 1945 hanya terjadi dilakukan terhadap batang tubuh dan penjelasan, tidak menjamin karena mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat pada diri mereka sendiri, seiring dengan perkembangan dan perubahan modernisasi membawa dampak yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyadari bahwa ketidakrukunan yang terjadi di Indonesia ini mengganggu kesatuan nasional, sebagaimana dalam masa Kolonial Belanda dan pemberontakan Komunis yang gagal pada tahun 1965. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional yang disebabkan ketidakrukunan masyarakat yang sangat majemuk maka semua ini hanya dapat diselesaikan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai salah satu hukum yuridis. Tidak ada satupun kehidupan yang menjadi faktor integratif dan disintegratif yang dapat membawa bangsa pada kekuatan atau sebaliknya kehancuran.
Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya sejarah kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan yang berkuasa selama masa kekuasaannya berlangsung. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia sehingga bangsa Indonesia nyaris berada di tepi jurang perpecahan kendati sebelumnya pernah disepakati bersama dalam konsensus nasional tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945.
Adapula masa dimana usaha-usaha untuk mengubah Pancasila itu dengan pemberontakan-pemberontakan senjata, yang penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun dan meminta banyak pengorbanan rakyat. Di samping berbagai faktor lain, pemberontakan yang berlarut-larut itu jelas menghilangkan kesempatan bangsa Indonesia untuk membangun, menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.
Jalan lurus pelaksanaan pancasila, juga mendapat rintangan –rintangan dengan adanya pemutarbalikan Pancasila dijadikannya Pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan faham dan ideologi lain yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masa ini ditandai antara lain dengan memberi arti kepada Pancasila sebagai “nasakom”, ditampilkannya pengertian “Sosialisme Indonesia” sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia dan banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya lagi yang bersifat mendasar. Masa pemutarbalikan Pancasila ini bertambah kesimpangsiurannya karena masing-masing kekuatan politik, golongan atau kelompok di dalam masyarakat pada waktu itu memberi arti sempit kepada Pancasila untuk keuntungan dan kepentingannya sendiri.
Bagi bangsa Indonesia, mempersoalkan kembali Pancasila sebagai dasar negara sama halnya berarti memutar mundur jarum jamnya sejarah, yang berarti membawa bangsa kita kembali kepada awal meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Mempersoalkan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berarti mementahkan kembali kesepakatan nasional dan menciderakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang telah secara khidmat kita junjung tinggi sejak tanggal 18 Agustus 1945, ialah sejak lahirnya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yang mendukung Pancasila itu.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA
1. Landasan Historis
Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri seja kelahirannya dan berkembang menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu yaitu Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit.
Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai kepada tahap pematangannya oleh para pendiri negara pada saat akan mendirikan negara Indonesia merdeka telah berhasil merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kemudian diformulasikan dan disistematisasikan dalam rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nama tersebut untuk pertama kalinya diberikan oleh salah seorang penggagasnya yaitu Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas saran dan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa.
Dengan demikian kiranya jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari dan dengan nilai-nilai Pancasila serta telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, sejak resmi disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini dan Insya Allah untuk selama-lamanya.

2. Landasan Kultural
Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri dengan memiliki sifat keterbukaan sehingga dapat mengadaptasikan dirinya dengan dan terhadap perkembangan zaman di samping memiliki dinamika internal secara selektif dalam proses adaptasi yang dilakukannya. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapinya terutama dalam meraih keunggulan IPTEK tanpa kehilangan jati dirinya.

3. Landasan Yuridis
Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah, benar dan otentik sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin olrh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut.

4. Landasan Filosofis
Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sunber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3.2 KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA
1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME dalam perjuangan untuk mencapai ehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia.
Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa yang disebut sebagai ideologi bangsa (nasional) dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara yang disebut sebagai ideologi negara.
Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi pandangan dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas maka bangsa Indonesia akan maniliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, eonomi, hukum, hankam dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan sutau kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.
2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Grondslag) dari negara, ideologi negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negar Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintahan negara.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
b. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
d. Mengandung norma yang megharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara.
e. Merupakan sumer semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan.
Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negar Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966.
3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia
Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil peranungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namu Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.

3.3 PANCASILA SEBAGAI JIWA, KEPRIBADIAN, PANDANGAN HIDUP DAN DASAR NEGARA
Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka sesuatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula sesuatu bangsa akan membangun dirinya.
Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup sesuatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Karena itulah dalammelaksanakan pembangunan misalnya, kita tidak dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa menyesuaikannya dengan pandangan hidup dan kebutuhan-keutuhan bangsa kita sendiri. Suatu corak pembangunan yang barangkali baik dan memuaskan bagi sesuatu bangsa, belum tentu baik atau memuaskan bagi bangsa yang lain.
Karena itulah pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian sesuatu bangsa.
Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Di samping itu, maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat akar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencaai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya,maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.
Negara Republik Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya melampaui dan menempuh berbagai jalan dengan gaya yang berbeda. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasila antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya Bangsa dan Negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila.
Karena itu, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri .
Karena Pancasila sudah menjadi pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah Undang-Undang Dasar yang pernah kita miliki yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Mukadimah UUDS RI (1950) Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya.
Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan :
1) Dasar Negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.
2) Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.
3) Jiwa dan kepribadiaan bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, aserta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain.
4) Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu nmasyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
5) Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.
Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang terlukis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan rumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.

3.4 PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita, yang telah dapat mengatasi percobaan dan ujian sejarah, sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktiannya.
Guna melestarikan keampuhan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di pusat maupun daerah. Dan lebih dari itu, kita yakin bahwa Pancasila itulah yang dapat memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.
Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila harus manusiawi, artinya merupakan pedoman yang memang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Agar Pancasila dapat diamalkan secara manusiawi, maka pedoman pengamalannya juga harusa bertolak dari kodrat manusia, khususnya dari arti dan kedudukan manusia dengan manusia lainnya.
“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” dinamakan “Ekaprasetia Pancakarsa”. Ekaprasetia Pancakarsa berasal dari bahasa Sansekerta. Secara harfiah “eka” berarti satu/tunggal, “prasetia” berarti janji/tekad, “panca” berarti lima dan “karsa” berarti kehendak yang kuat. Dengan demikian “Ekaprasetia Pancakarsa” berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak dalam kelima Sila Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi.
Ekaprasetia Pancakarsa memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima Sila dari Pancasila sebagai berikut :
A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2) Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepad orang lain.
B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
1) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.
2) Saling mencintai sesama manusia.
3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4) Tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.
5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7) Berani membela kebenaran dan keadilan.
8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
C. Sila Persatuan Indonesia
1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3) Cinta tanah air dan bangsa.
4) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
D. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4) Musayawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
E. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2) Bersikap adil.
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Menghormatsi hak-hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan terhadap orang lain.
6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain..
7) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
8) Suka bekerja keras.
9) Menghargai hasil karya orang lain.
10) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN
Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.
Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.
Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Demikianlah manusia dan Bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negar Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh gelora membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

waduh Cape nya… nge blok …………………hahaaaaaa

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

“ PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PANDANGAN HIDUP BANGSA”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di jaman yang penuh dengan persaingan ini makna Pancasila seolah-olah terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.

Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan.

Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita fahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti :

1) Pancasila sebagai jiwa bangsa,

2) Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

3) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,………..dll.

Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian pancasila tidak dapat ditafsirkan oleh sembarang orang karena akan dapat mengaturkan maknanya dan pada akhirnya merongrong dasar negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
Untuk itu kita sebagai generasi penerus, sudah merupakan kewajiban bersama untuk senantiasa menjaga kelestarian nilai – nilai pancasila sehingga apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan teredam di masa yang akan datang.

B. PERMASALAHAN

1. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara

2. Hakikat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

3. Upaya Menjaga Nilai-Nilai Luhur Pancasila

C. TUJUAN

Kelompok kami menyusun makalah ini agar para pembaca bisa mengetahui tentang Pancasila merupakan dasar negara dan pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia yang sesungguhnya,dan dengan adanya makalah ini juga di harapkan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara

Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUat PanD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi :
“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara

Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan.

Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai – nilai luhur pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut.

Berdasarkan uaraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi – sanksi hukuM.

Nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif – subyektif. Sifat subyektif maksudnya pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa – bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif – universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita – cita para pendiri bangsa Indonesi dapat terwujud.

B. Hakikat Pancasila Sebagai pandangan hidup bangsa indonesia

Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya sehingga dapat memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang – ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia.

Menurut Padmo Wahjono : “Pandangan hidup adalah sebagai suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup”.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita – citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih lanjut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun prilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai – nilai luhur pancasila.

Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai – nilai luhur pancasila dalam kehidupan sehari – hari maka tata kehidupan yang harmonis diantara masyarakat Indonesia dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkan semua itu maka masyarakat Indonesia tidak bisa hidup sendiri, mereka harus tetap mengadakan hubungan dengan masyarakat lain. Dengan begitu masing – masing pandangan hidup dapat beradaftasi artinya pandangan hidup perorangan / individu dapat beradaptasi dengan pandangan hidup kelompok karena pada dasarnya pancasila mengakui adanya kehidupan individu maupun kehidupan kelompok.

Selain sebagai dasar Negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pendangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karna itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran/kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak Secara sederhana, ideologi dipahami sebagai gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis kedalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam upaya mewujudkan cita-citanya. Jadi, dengan kata lain ideologi berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh segala segi kehidupan bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat membutuhkan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mereka memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup sebagai ideologi, sebuah bangsa akan membangun diri dan negerinya.

Pandangan hidup yang dijadikan ideologi bangsa mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa dan pikiran-pikiran terdalam serta gagasan-gagasan sebuah bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup sebuah bangsa adalah perwujudan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad bagi bangsa itu.

C. Upaya Menjaga Nilai – nilai Luhur Pancasila

Nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai – nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya – uapaya tersebut antara lain : Ideologi secara praktis diartikan sebagai system dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh Negara maka ideology diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, social, maupun dalam kehidupan bernegara. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 – 1836), ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus di dalam pikiran.

Dalam tinjauan terminologis, ideology is Manner or content of thinking characteristic of an individual or class (cara hidup/ tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas). Ideologi adalah ideas characteristic of a school of thinkers a class of society, a plotitical party or the like (watak/ ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikiran suatu kelas di dalam masyarakat atau partai politik atau pun lainnya). Ideologi ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu dia harus merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain kedua hal tadi, dia juga harus memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan, dijaga eksistesinya dan disebarkan.

Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahawa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan bangsa Indonesia bersatu.Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI).

Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar negara. Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut hukum atau formal yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti (unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut). Tepat 64 tahun usia Pancasila, sepatutnya sebagai warga negara Indonesia kembali menyelami kandungan nilai-nilai luhur tersebut.

a. Ketuhanan (Religiusitas)

Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia. Memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar ini pula, bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat yang beragama,.

b. Kemanusiaan (Moralitas)

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai.

c. Persatuan (Kebangsaan) Indonesia

Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Marauke. Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa, namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia.

d. permusyawaratan dan Perwakilan

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain, dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan, dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit.

e. keadilan Sosial

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidak berpihakkan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, dimana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. (Dari berbagai sumber)

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari makalah yang telah dibuat tadi dapat di simpulkan bahwa pancasila mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan masyarakat bangsa indonesia, pancasila mempunyai nilai-nilai positif bagi kehidupan kita.

Disamping itu banyak langkah – langkah yang harus kita ambil untuk menjalankan atau menerapkan pancasila dalam kehidupan kita.

B. SARAN

Adapun saran penulis kepada pembaca agar pembaca dapat mengetahui bahwa pancasila sangat penting bagi kehidupan kita dan agar pembaca dapat melaksanakan atau bisa menerapkan pancasila di masyarakat

Selain dari pada itu,penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran.Dan yang kami harapkan dengan adanya makalah ini,dapat menjadi wacana yang membuka pola pikir pembaca dan memberi saran yang sifatnya tersirat maupun tersurat.

DAFTAR PUSAKA

Ahmad Kosasih Djahiri,Pancasila sebagai ideologi bangsa,Jakarta: Prenada Media,2008

Lembaga Pancasila Indonesia,Pancasila Sebagai Dasar Negara,Jakarta:2000

http://Media Surabaya.com/2008/04/15/pancasila sebagai ideologi bangsa.

Dikutip pada tanggal 10 Nopember 2010.

http://www.google.co.id+pancasila sebagai pedoman hidup bangsa indonesia.

Dikutip pada tanggal 16 maret 2011.

Dipublikasi di makalah pancasila | Tinggalkan komentar